SORONG, PBD – Kementerian Keuangan RI melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Lingkup Provinsi Papua Barat Daya (PBD) Tahun Anggaran (TA) 2024, di salah satu hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (15/12/23).
Pj Gubernur PBD, Muhammad Musaad menerima DIPA dan buku TKD APBN tahun 2024 dengan meletakan tangannya diatas aplikasi keuangan dan akses data pun terbuka.
____
____
____
____
Dimana, Alokasi APBN 2024 untuk Provinsi Papua Barat Daya senilai Rp11,38 Triliun yang terdiri dari alokasi TKD senilai Rp8,47 Triliun dan alokasi Belanja Pemerintah Pusat senilai Rp2,91 Triliun.
Alokasi anggaran TKD senilai Rp8,47 Triliun.
Pj Gubernur dalam sambutannya, mengatakan bahwa APBN adalah uang rakyat yang dikelola oleh Kementerian Keuangan RI dan wajib dikembalikan kepada masyarakat.
“Karena sumbernya dari rakyat sehingga harus dikembalikan ke rakyat. Kita harus memastikan kualitas serapan. Jangan sampai kita mengejar serapan yang tinggi tetapi kualitasnya rendah. Artinya program-program tidak tepat sasaran dan hanya lebih banyak habis di birokrasi seperti rapat-rapat, perjalanan dinas sehingga tidak sampai ke rakyat. Ini yang harus dihindari,” tegas Musaad.
Berbeda dari tahun sebelumnya, proses pengesahan DIPA 2024 dilakukan melalui proses digitalisasi sejak perencanaan, penganggaran, hingga penandatanganan secara elektronik.
Penerapan digitalisasi ini merupakan salah satu upaya penjaminan sumber daya terkait data dan informasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Ia menambahkan, APBN tahun 2024 terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menuju Indonesia Maju dengan terus membangun fondasi kualitas SDM, infrastruktur, dan reformasi lainnya. APBN akan terus menjaga stabilitas sosial ekonomi dan mendukung program prioritas nasional.
Secara Nasional APBN tahun 2024 menargetkan Pendapatan Negara sebesar Rp2.802,3 triliun yang didukung optimalisasi dan stabilitas iklim investasi di tengah ketidakpastian global.
Adapun Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp3.325,1 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp2.467,5 triliun (naik 8,6%) dan TKD Rp857,6 triliun (naik 5,3%).
Pada kesempatan tersebut Pj Gubernur terlihat didampingi Anggota BP3OKP Perwakilan PBD Otto Ihalauw, para kepala daerah Kabupaten/Kota, pimpinan perwakilan Kementerian/ lembaga serta pimpinan OPD di lingkup Pemprov PBD. (Oke)
Komentar