SORONG,- Dengan memperhatikan segala dinamika dan keresahan di masyarakat yang terbawa oleh pandemi COVID-19 yang melanda dunia menyebabkan kematian kian meningkat.
Ditambahkan lagi dengan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat ini, segala aktivitas dari rumah menyebabkan timbulnya krisis perekonomian, pendidikan serta krisis keuangan.
Hal tersebut membuat Korps PMII putri Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu (24/7/21) melakukan bincang santai yang berlangsung via zoom dengan mengangkat tema terkait PPKM diperpanjang apakah sudah kondusif?
Dalam kesempatan tersebut Ketua DPW PKB Papua Barat Abdullah Gazam sekaligus mantan ketua cabang PMII 2006-2007 sebagai salah satu narasumber mengusulkan agar mahasiswa dapat menyuarakan kepada pemerintah agar dapat merubah PPKM menjadi Pemberlakuan Penyelamatan Kegiatan Masyarakat.
“Kalau bisa mahasiswa mengusulkan agar Pemerintah bisa Mengantikan PPKM tersebut sebagai pemberlakuan penyelamatan kegiatan masyarakat misalnya atau yang lainnya karena kata pembatasan tersebut terlalu berat bagi masyarakat,”terang Abdullah Gazam.
Ia menjelaskan kenapa masyarakat panik dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah? Jawabnya tidak lain karena hal tersebut sangat membatasi ruang gerak masyarakat karena dari namanya saja pembatasan sehingga memunculkan rasa takut dan panik.
Menurutnya pemberlakuan PPKM janganlah diperpanjang, cukuplah pemerintah memperketat pada protokol kesehatan, dan jika pemerintah memberlakukan PPKM berarti harus dapat menjamin perut rakyatnya.
Ditambahkan Abdullah Gazam biarlah masyarakat bersahabat dengan COVID-19 dalam artian mereka melakukan segala aktivitas tetapi harus dengan mengedepankan protokol kesehatan, karena tidak bisa dipungkiri virus tersebut telah ada dan tidak bisa di hindari karena hal tersebut sama saja akan membunuh masyarakat.
“Secara logika memangnya COVID-19 itu hanya ada di malam hari, itu yang perlu diperhatikan sehingga pemerintah begitu ketat di malam hari, padahal virus ini tidak mengenal siang dan malam,” tandasnya.
Ia mengatakan jika Pemerintah membuat pembatasan berarti harus melihat sampai ke akarnya.
“Jadi kalau buat pembatasan seharusnya pemerintah bisa melihat sampai ke bawah karena menurut saya kebijakan secara nasional yang diambil oleh pemerintah pusat itu hanya berdasarkan bisikan dibalik meja tanpa melihat kondisi riil yang terjadi di lapangan,”pungkasnya.
Sementara itu ditambahkan oleh Hayyik Ahmadi selaku senior PMII dan merupakan seorang pengusaha muda ini mengeluh karena dengan diterapkan PPKM bahkan PSBB imbasnya sangat merugikan para pengusaha.
“Kalau berbicara imbas kepada pengusaha sangat sangat luar biasa imbasnya bahkan sebelum PPKM bahkan saat PSBB kita sudah pincang, pada awal 2020 perusahaan yang kami bangun selama 4 tahun harus kami tutup karena produk yang kami jual tidak laku sementara gaji karyawan harus tetap berjalan,”terangnya.
Sehingga selama diterapkan PPKM tersebut ia sangat kesulitan untuk membayar gaji karyawan dan terpaksa dirinya harus menjual mobil serta tanah untuk melunasi hutang serta membiayai hidupnya.
Ia berharap agar PKKM tersebut jangan sampai diperpanjang, biarlah pemerintah memperketat protokoler kesehatan, agar masyarakat dapat beraktivitas sesuai keahlian mereka masing-masing. (Fatrab/oke)
Komentar