SORONG, PBD – Menyikapi aksi pemalangan yang dilakukan oleh kelompok orang yang mengatasnamakan organisasi National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Papua Barat, Sekretaris Daerah Jacob Fonataba menegaskan tidak ada intervensi pemerintah daerah ke dalam internal organisasi.
Lanjut Fonataba, tugas pemerintah daerah hanya untuk memfasilitasi kegiatan yang akan dilakukan oleh NPCI yang memiliki legalitas hukum yang berlaku secara berjenjang dari pusat hingga ke daerah.
Hal tersebut sejalan dengan Surat Keputusan penunjukan Pelaksana Tugas Ketua NPCI Papua Barat kepada Benone Rahaor.
“Itu urusan internal NPCI mereka. Ada aturan tentang kepengurusan di internal mereka. Kita pemerintah pada prinsipnya membantu lembaga yang resmi,” ujar Jacob Fonataba, Kamis malam (26/9/2024).
Pemerintah provinsi Papua Barat juga telah menyiapkan anggaran untuk kebutuhan para atlet.
“Tidak ada kendala anggaran. Kita akan fasilitasi lengkap. Kami juga tidak bisa intervensi. Jadi siapa yang ketua dan memenuhi aturan lembaga, kita fasilitasi,” tegas Fonataba.
Sebelumnya kadispora Papua Barat juga menegaskan bahwa kepengurusan sah NPCI Papua Barat yang diberikan surat penunjukan dari NPCI Pusat kepada Benone Rahaor, merupakan disabilitas. Sedangkan yang ribut bukan disabilitas. (Rolly)
Komentar