SORONG, PBD – Sebanyak 6.000 lebih warga Kabupaten Maybrat hingga saat ini tercatat masih mengungsi disejumlah titik di wilayah Sorong, Papua Barat Daya.
Mengenai hal tersebut, Pemerintah pusat bersama Pemerintah daerah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Pengungsi Maybrat bertempat disalah satu hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (23/4/25).
Berdasarkan informasi yang dihimpun Sorongnews.com, fokus utama dalam rakor tersebut memuat kesepakatan berkaitan dengan perbaikan akses jalan yang dinilai menjadi kendala utama dalam proses pemulangan dan pemulihan masyarakat terdampak konflik sejak tahun 2021, lalu.
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat terdampak.
“Kami menekankan adanya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat terdampak yang melakukan pengungsian sejak tahun 2021. Kami cukup gembira mendengar bahwa penanganan eksodus ini telah dilakukan, meskipun bukan pekerjaan sederhana, kami apresiasi seluruh unsur Forkopimda, khususnya Kabupaten Maybrat yang telah bekerja keras,” ujar Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan.
Dirinya menyebutkan bahwa, masih terdapat sejumlah hal yang menurutnya perlu ditindaklanjuti, seperti penyediaan sekolah, layanan kesehatan, dan terutama perbaikan akses jalan.
“Jalan adalah kunci konektivitas sosial, akan kami komunikasikan ke kementerian terkait agar menjadi perhatian serius,” sebutnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Maybrat, Fernando Solossa menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan penanganan secara bertahap.
“Terkait hal itu, pada dasarnya kami pemerintah daerah telah melakukan penanganan secara bertahap,” ucap Wakil Bupati Maybrat, Fernando Solossa.
Lebih lanjut, dirinya melihat terkait kondisi di sejumlah Distrik yang diakuinya masih belum sepenuhnya pulih akibat buruknya akses jalan.
“Kami melihat ada beberapa distrik yang belum sepenuhnya pulih lantaran buruknya akses jalan, ini termasuk di wilayah Aifat Timur, Aifat Timur Selatan, Aifat Timur Jauh, dan Aifat Timur Tengah,” paparnya.
Menurutnya, sejumlah titik yang terdampak akses jalan rusak harus segera ditangani agar masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan normal.
“Saat ini kami melihat terdapat titik jalan yang nyaris putus karena curah hujan tinggi. Ini harus segera ditangani agar masyarakat bisa kembali beraktivitas normal,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa, banyak anak-anak dari distrik terdampak kini terpaksa bersekolah di Sorong karena kondisi infrastruktur yang belum memadai.
“Kami bersepakat untuk segera mengadakan konsultasi guna memastikan percepatan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah terdampak,” tutupnya.
Selain membahas terkait penanganan pengungsi Maybrat, dalam pelaksanaan rakor itu turut membahas mengenai implementasi program makanan bergizi gratis.
Turut dihadiri dalam rakor itu diantaranya Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Pj Sekda PBD, pimpinan BPD hingga unsur TNI-Polri yang saat ini bertugas di empat distrik terdampak. (Jharu)
Komentar