SORONG, PBD – Sebanyak 11 Kabupaten/Kota se-Tanah Papua melaksanakan prosesi penandatanganan serentak Surat Keputusan Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bertempat di salah satu hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (19/11/24).
Pelaksanaan prosesi penandatanganan serentak Surat Keputusan Pembentukan TPAKD dilaksanakan secara hybrid dan dibuka langsung oleh Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan via daring melalui aplikasi zoom.
Selain Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan hadir via daring melalui aplikasi zoom, terlihat pula Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Tanah Papua yang tidak berkesempatan hadir turut mengikuti kegiatan tersebut melalui aplikasi zoom.
Pj Sekda Papua Barat Daya, Jhony Way mengatakan bahwa, akses keuangan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi. Diakuinya, ketika masyarakat memiliki akses ke layanan keuangan seperti pembiayaan usaha, tabungan, asuransi dan investasi, mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Pembentukan TPAKD merupakan langkah strategis untuk mempercepat inklusi keuangan di Papua Barat Daya dan wilayah Papua secara keseluruhan,” ujar Pj Sekda Papua Barat Daya, Jhony Way.
Lebih lanjut, diterangkannya bahwa, pembentukan TPAKD memiliki beberapa tujuan utama diantaranya mempercepat akses keuangan di daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Tak hanya itu, disambungnya bahwa, tujuan utama pembentukan TPAKD itu juga guna meningkatkan sinergi antara Pemerintah, pelaku usaha dan lembaga keuangan dalam mendorong program-program keuangan yang berorientasi pada pembangunan daerah.
“Saya menyambut baik sinergi yang dilakukan oleh OJK dan Kementerian Dalam Negeri dalam menginisiasi pembentukan TPAKD ini,” ucapnya.
Dijelaskannya bahwa, proses penandatanganan surat keputusan ini adalah wujud nyata dari komitmen bersama untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Papua.
“Papua Barat Daya memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari perikanan, pertanian, hingga pariwisata. Namun untuk memaksimalkan potensi ini, kita memerlukan dukungan akses keuangan yang merata dan berkualitas, dalam hal ini keberadaan TPAKD akan menjadi katalisator untuk menghubungkan masyarakat dengan lembaga keuangan, sehingga mereka dapat memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” jelasnya.
Ditambahkannya bahwa, TPAKD berperan penting dalam mendukung program-program prioritas nasional, seperti pengembangan umkm, pembiayaan mikro, dan literasi keuangan.
“Saya berharap dengan hadirnya TPAKD, kita dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil dan berkelanjutan di Papua Barat Daya,” harapnya. (Jharu)
Komentar