SORONG, PBD – Pj Gubernur Muhammad Musaad mengungkapkan bahwa pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengusulkan agar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Sorong dialihkan ke Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar memudahkan pengembangan KEK.
Hal ini diungkap Pj Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaad usai membuka kegiatan expo pembangunan di Papua Barat Daya, Jumat (17/11/23).
Dikatakan Musaad, KEK yang akan berakhir pada bulan Desember itu telah banyak memberikan kontribusi bagi masyaraat di wilayah Papua Barat Daya, sehingga sangat disayangkan jika KEK akan ditutup oleh pemerintah.
“Kami kemarin bertemu dengan Pak Mendagri, Kami usulkan soal KEK ini. Kalau bisa jangan sampai ditutup, karena dampak KEK kepada msayarakat cukup tinggi. Kalau bisa kami minta juga KEK ini diambil alih ke kami pihak provinsi Papua Barat Daya.” harap Musaad.
Hal ini diharapkan agar Provinsi dapat fokus mengembangkan KEK Sorong.
Sebelumnya menteri investasi, Bahlil Lahadalia dalam kunjungan kerjanya di Sorong belum lama ini mewanti-wanti Pemerintah kabupaten Sorong untuk segera menyelesaikan persoalan pelepasan tanah dengan masyarakat agar KEK dapat berjalan dengan lebih maksimal. Apalagi ada upaya rencana membangun smelter nikel di kawasan tersebut.
Ia pun mengultimatum agar persoalan itu lekas diselesaikan karena pemerintah memberikan batasan waktu KEK hingga akhir tahun 2023 ini. (oke)
Komentar