MAYBRAT, PBD- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maybrat, sosialisasi pencegahan pemungutan liar (saber pungli) bagi kepala kampung (kekam) di Gedung Samusiret, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Kamis (31/8/23).
Penanggung jawab di dalam sosialisasi ini inspektorat Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.
Turut hadir dalam sosialisasi, Pj. Sekda, para asisten, para pimpinan OPD, kepala distrik, 259 kepala kampung dan para pendamping. Moderator atau pembicara pada sosialisasi ini tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong dan tim dari Polres Maybrat.
Penjabat (Pj) Bupati Maybrat, Bernhard E. Rondonuwu menjelaskan bahwa sosialisasi ini penting untuk mengendalikan pungli di Kabupaten Maybrat. Dimana, inspektorat juga membantu pemerintah daerah untuk mendorong agar bekerja lebih baik.
“Pemerintah terus mendorong inspektorat untuk kerja sesuai tupoksi dan melaporkan pertanggungjawaban kegiatan yang diselenggarakan agar berjalan sesuai fungsinya. Inspektorat juga mengawasi secara langsung pengelolaan dana desa/kampung sehingga penyaluran sesuai kebutuhan,” ujar Rondonuwu.
Dia juga mengajak semua untuk saling bekerjasama meningkatkan pembangunan di tanah Maybrat. Seluruh aparatur harus sejalan dan mengarah ke hal yang baik demi mendorong pelaksanaan pemerintahan yang semakin hari semakin baik. Olehnya harus mengikuti pelaksanaan sosialisasi ini terutama jajaran distrik dan jajaran kampung.
Lanjutnya, pemerintah daerah juga sudah melakukan sosialisasi agar memprioritaskan bahan makanan lokal pada acara-acara formal untuk mendorong masyarakat menanam tumbuhan pokok sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.
“Dana kampung bukan beli mobil atau kredit motor, bukan untuk acara-acara yang tidak penting. Dana kampung itu, semua untuk kepentingan masyarakat. Saya mau agar inspektorat langsung mengawal dan mengawasinya,” tegas Rondonuwu.
Dikatakannya, pemerintah sekarang ini akan mendorong sistem berbasis elektronik. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi yang atur mengatur dan tidak terjadi pungli. Seperti, membuat rekomendasi dan lainya. Bila masih lagi ada inspektorat proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Saya juga meminta seluruh kepala distrik dan para kepala kampung agar nantinya membuat edaran sebelum pemilihan umum (pemilu) tolong menjaga keamanan. Lalu membuka pintu kantor-kantor untuk mendukung proses pelaksanaan pemilu tersebut,” tutupnya. (Valdo)
Komentar