MANOKWARI, PBD – Pemerintah Kota Sorong, yang diwakili oleh Penjabat Wali Kota Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos., M.Si., menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja oleh BPK Provinsi Papua Barat di Kantor BPK Provinsi Papua Barat, Jalan Sowi Gunung No. 4, Manokwari Selatan, Papua Barat, Jumat (17/1/25).
Acara diawali dengan penandatanganan berita acara sebagai langkah simbolis penerimaan laporan oleh Pemerintah Kota Sorong.
Laporan ini menjadi bagian dari upaya transparansi dalam pengelolaan tata pemerintahan di Kota Sorong. Penyerahan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, menandakan pentingnya kolaborasi antar lembaga.
Laporan ini juga berisi hasil pemeriksaan kinerja terkait penanggulangan bencana banjir pada tahap prabencana Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I 2024.
Penyerahan dokumen dilakukan secara resmi oleh Ketua Perwakilan BPK Papua Barat kepada Pj Wali Kota Sorong dan wakil Ketua DPR Kota Sorong. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Dengan adanya laporan ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana ke depan dapat lebih baik dan terarah.
Dalam sambutannya, Ketua Perwakilan BPK Papua Barat, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, menyampaikan apresiasi kepada Pj Wali Kota Sorong atas kinerjanya selama 5 bulan yang berdampak positif dalam pembangunan di Kota Sorong.
Ia menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai landasan strategis dalam mitigasi banjir.
Ketua BPK berharap Pj Wali Kota dapat menjadi penghubung utama antara pihak BPK dan kepala daerah terpilih untuk memastikan implementasi RPB berjalan dengan baik. Hal ini dianggap sangat mendesak, mengingat Kota Sorong dikenal sebagai wilayah yang rawan banjir. Ahmad Luthfi juga menekankan perlunya sinergi semua pihak untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana.
Pj Wali Kota Sorong, Dr. Bernhard E. Rondonuwu, menyampaikan rasa terima kasih atas laporan yang telah disusun BPK Papua Barat.
Ia menyatakan komitmen Pemerintah Kota Sorong dalam mengimplementasikan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi bencana.
“Kehadiran tim dari Kota Sorong pada acara ini mencerminkan komitmen kami dan dedikasi kami dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selain bekerja, OPD wajib melaporkan secara transparan setiap program yang dilakukan,” ujar Bernhard.
Selain itu, Dr. Bernhard juga menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memitigasi dampak banjir. Dengan langkah ini, diharapkan Kota Sorong dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan bencana di masa depan.
“Upaya pemerintah dalam mengatasi banjir ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Pengerukan drainase, got terus dilakukan secara berkala oleh dinas Cipta Karya, program bersih-bersih setiap Jumat juga menjadi salah satu upaya atasi banjir. Oleh karena itu perlu kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan swasta sebagai pilar pembangunan,” harap Bernhard.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Kota Sorong, Kepala BPKAD Kota Sorong, Kepala Inspektorat Kota Sorong, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sorong, Kepala Dinas Cipta Karya dan pimpinan OPD lainnya. (Oke)
Komentar