SORONG, PBD – Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solossa mengungkapkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung implementasi program strategis nasional Presiden Republik Indonesia melalui pembangunan Dapur Sehat di berbagai wilayah Maybrat, khususnya di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T).
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solossa disela-sela pelaksanaan Rapat Validasi Data Titik SPPG di wilayah terpencil bertempat disalah satu hotel di Kota Sorong, Kamis (2/10/25).
Ia menyampaikan bahwa saat ini pemerintah daerah telah mempersiapkan 4 titik awal lokasi pembangunan dapur sehat, dimana dua titik sudah memiliki pelepasan lahan, sementara dua titik lainnya masih dalam proses penyelesaian administrasi.
Disambungnya bahwa, empat titik awal pembangunan tersebut yakni Distrik Aifat, Distrik Aitinyo (dalam proses finalisasi lahan), Distrik Ayamaru, serta Distrik Ayamaru Utara (dalam proses verifikasi lokasi).
“Empat titik awal itu menjadi dasar, namun berdasarkan hasil mapping dan tingkat kesulitan akses di lapangan, kita melihat kebutuhan penambahan titik dapur sehat cukup mendesak,” ujar Wabup Maybrat Ferdinando Solossa.
Dirinya menyebut, berdasarkan hasil pemetaan awal dan diskusi dalam rakor, pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional memperkirakan akan ada penambahan sekitar 36 titik dapur sehat. Namun, jumlah ini diakuinya masih bersifat sementara dan akan divalidasi kembali setelah rakor dan konsolidasi lanjutan.
“Pemerintah daerah menekankan pentingnya durasi akses maksimal 35 menit dari dapur sehat ke penerima manfaat sebagai salah satu standar teknis pembangunan. Hal ini akan dijadikan acuan dalam investigasi lapangan berikutnya,” bebernya.
Wabup Maybrat menegaskan bahwa pembangunan dapur sehat ini dilakukan melalui kolaborasi erat antara Satgas Daerah dan Badan Gizi Nasional, termasuk dalam proses pemetaan ulang titik-titik potensial.
“Satgas yang diketuai langsung oleh saya akan berkolaborasi dengan semua elemen, termasuk gereja, paguyuban, dan tokoh-tokoh masyarakat lokal. Kita ingin menghindari potensi konflik atau ketegangan akibat ketidakterlibatan masyarakat lokal,” tegasnya.
Untuk mendukung keberlangsungan program ini, Wabup mengakui bahwa pemerintah turut membuka peluang partisipasi dari pihak investor atau pemilik modal.
“Badan Gizi Nasional akan menerbitkan surat kolektif berdasarkan hasil mapping untuk menjamin transparansi pembangunan oleh pihak ketiga. Modal dari investor nantinya akan dikembalikan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan,” paparnya.
Selain itu, dibeberkannya bahwa, Koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk di daerah akan turut dilibatkan sebagai penyokong logistik dapur sehat, yang sekaligus berfungsi untuk menggerakkan roda ekonomi lokal.
“Program dapur sehat ini menyasar anak-anak usia dini (TK/PAUD), SD, SMP, SMA, serta ibu hamil dan balitasebagai penerima manfaat utama. Nantinya, setiap dapur sehat akan didampingi oleh dokter dan ahli gizi, guna memastikan makanan yang diberikan memenuhi standar kebutuhan gizi masing-masing kelompok usia,” jelasnya.
Ditambahkannya bahwa, Pemda Maybrat akan mendorong pemanfaatan pangan lokal berbasis kearifan lokal dalam operasional dapur sehat.
“Kami akan dorong pangan lokal masuk dalam menu MBG, sehingga hal ini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat serta menjaga budaya dan ketahanan pangan lokal,” tutupnya. (Jharu)
Komentar