Realisasi Kitong Pu APBN Papua Barat Semester I Surplus dan Blessing

SORONG, – Kepala perwakilan Kementerian Keuangan Papua Barat, Bayu Andy Prasetya didampingi Kepala sub perwakilan Kemenkeu DJBC Papua Barat Gatot Sugeng Wibowo, Kepala DJP Papua, Papua Barat dan Maluku Heri Kuswanto, Kepala KPKNL Sorong, Antonius Arie Wibowo dan Kepala KPPN Sorong Budi Hartadi mengumumkan capaian kementerian keuangan dalam penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di wilayah Papua Barat pada semester I tahun 2022.

Bayu dalam keterangannya mengatakan bahwa realisasi pendapatan APBN Papua Barat mengalami surplus dengan nilai sebesar Rp1.171,35 miliar atau tumbuh sebesar 16,03%

“Endingnya tidak ada yang defisit semua surplus. Ini kami lihat dari laporan keuangan SILPA, cukup besar. Akhir tahun dengan kenaikan harga Migas, Papua Barat dapat blessing dana Dana Bagi Hasil yang cair akhir tahun anggaran. Ditambah dengan efek UU nomor 2 tahun 2021 tentang otsus plus UU 1 tahun 2022 tentang HKPD, pemda cukup banyak alokasi anggaran terutama kabupaten kota karena alokasi dana otsus sudah masuk kabupaten kota, plus DBH, plus tambahan DBH. Jadi perlu kesiapan terkait perencanaan penganggaran dan eksekusi anggaran, ini juga menjadi tantangan tahun ini dan 20 tahun kedepan terkait perpanjagan dana otsus,” ujar Bayu.

Terkait tantangan anugerah banjirnya anggaran APBN, menurut Bayu adalah perlu diselesaikannya pembangunan di papua Barat khususnya sektor-sektor yang mendukung peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimana Papua Barat pada tahun 2021 tercatat nilai IPM 65,26 dibawah rata-rata nasional 72,29, dengan angka kemiskinan sebesar 21,33 %.

Namun demikian menurut Bayu, ditengah-tengah pemulihan perekonomian, konflik geopolitik global yang berpengaruh pada kenaikan harga komoditas dan menjadi faktor utama lonjakan inflasi Global, Inflasi Papua Barat semester I ini masih relatif terkendali pada angka 0,46%. Hal ini disebabkan, kegiatan jual beli, moda transportasi barang, manusia semakin meningkat seiring dengan kembali bergeliatnya industri pengolahan, pertambangan dan penggalian.

Secara khusus, berikut sejumlah keberhasilan yang dicatat Kemenkeu Papua Barat diberbagai sektor mulai dari Cukai, KUR, TKDD, PPS dan PNBP.

1. Ekspor dan Impor Meningkat, Dimana DJBC mencatat realisasi nilai ekspor semester pertama sebesar US$1.125,17juta dan nilai impor sebesar US$10,52juta. Capaian ekspor masih didominasi gas alam, serbuk gergaji dan sisa skrap kayu pohon jenis konifera.
2. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diberikan kepada 9.946 debitur, naik 17,02% dengan total sebesar Rp551,32miliar. Dimana Kota Sorong menjadi daerah dengan jumlah debitur terbanyak.
3. Penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) diberikan kepada 187 debitur dan meningkat cukup tinggi hingga mencapai 127,28 persen dengan nilai mencapai Rp958,78juta. Pembiayan UMi ini disalurkan oleh PT pegadaian dengan debitur terbanyak di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Fak-Fak.
4. Realisasi belanja pada satuan kerja pemerintah pusat di Papua Barat sebesar Rp2.735,35miliar yang dipergunakan untuk belanja penanganan COVID-19 dan Pemulihan ekonomi Nasional.
5. Realisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 39,90% dengan nilai sebesar Rp7,824,16miliar diperuntukan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4.027,78miliar, Dana Otsus Rp.1.406,60miliar dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp1.081,20miliar dan DAK Fisik mencapai Rp255,34miliar. Dimana capaian penyerapan DAK Fisik ini masih tergolong rendah secara nasional. Padahal Dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan pendanaan untuk Papua Barat agar mengejar ketertinggalan pembangunan.
6. Realisasi Belanja APBD Provinsi Papua Barat sebesar Rp4.510,70miliar didominasi belanja barang dan jasa Rp1.306,84miliar dan belanja pegawai sebesar Rp1.241,26miliar.
7. Penerimaan Pajak pad Kanwil DJP melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berhasil mencapai Rp981.74miliar dengan pertumbuhan netto sebesar 5,66%
8. Hasil pengelolaan kekayaan negara dan lelang di wilayah Papua Barat menghasilkan PNBP sebesar Rp7,7miliar yang bersumber dari pengelolaan aset BMN dan bea lelang serta Biad pengurusan piutang negara.  Selain itu, menurut Bayu PNBP terbesar juga bersumber dari pelabuhan dan bandar udara yang sudah kembali bermobilisasi dan PNBP BLU.

Oleh karena itu, jajaran Kemenkeu Papua Barat bekerja sama dengan pemerintah daerah akan melakukan berbagai upaya dalam mengawal realisasi APBN pada triwulan I dan triwulan II melalui berbagai kebijakan diantaranya :

1. Menjaga upaya pendapatan negara melalui perpajakan, kepabeanan dan cukai serta PNBP.
2. Melaksanakan kebijakan relokasi dan recofusing belanja pemerintah dengan mengutamakan belanja pada perlindungan sosial
3. Meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola aset milik Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Mendorong percepatan penyaluran TKDD yaitu DAK Fisik, Dana Otsus dan Dana Desa.

“Kami perlu dukungan semua pihak terutama Pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Agar pengalaman tahun lalu ada miliaran rupiah yang hangus tidak kembali terulang, terutama dalam realiasasi DAK Fisik,” harap Bayu. (oke)