Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Papua Selatan Tembus Rp 450 M, Mulai Dilelang

MERAUKE, PAPUA SELATAN – Proyek pembangunan sarana dan prasarana kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke diperkirakan menembus dana kurang lebih senilai Rp 450 miliar (M).

“Dalam perencanaan (anggaran pembangunan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan, red) yang dilakukan bersama-sama kurang lebih Rp 450 miliar,” kata Pj Gubernur Papua Selatan saat dikonfirmasi wartawan disela-sela kunjungan Wakil Presiden RI di Merauke, Selasa (4/6/24).

____ ____ ____ ____

Dia menjelaskan, pembangunan fisik kantor gubernur, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan (DPRPS), Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan (MRPS) yang merupakan tanggungjawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) RI kini sudah mulai dilelang.

“Sebagaimana disampaikan Dirjen Perumahan Kementrian PUPR bahwa anggarannya sudah siap dan pekerjaannya sedang dilelang saat ini di Kementrian PUPR,” ungkap Prof Apolo Safanpo.

Pj Gubernur mengungkapkan, tugas Pemerintah Provinsi Papua Selatan adalah mempersiapkan 8 readiness criteria yaitu kriteria kesiapan.

Mulai dari ketersediaan lahan, pembebasan tanah, masterplan, basic design, engineering design, dokumen Analisis dampak lingkungan (AMDAL), dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sampai studi kelayakan, AMDAL, dan rencana anggaran biaya.

Semuanya sudah dinyatakan lengkap oleh Kemendagri, Kementrian PUPR dan Kementrian ATR/BPN.

Diharapkan, setelah peletakan batu pertama secara simbolis oleh Wapres RI maka Kementrian PUPR segera melaksanakan pembangunan fisik sesuai prosedur tahapan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Informasi yang dihimpun Sorongnews.com dalam kunker Wapres RI KH Ma’ruf Amin, RI 2 bersama Wamendagri dan Pj Gubernur meninjau maket kawasan master plan kawasan pusat pemerintahan PPS.

Pusat kantor pemerintahan PPS yang berbentuk perisai meliputi kantor gubernur, DPRPS, MRPS, Badan/SKPD, PUPR, instansi vertikal, pelatihan Disnakertrans, convention center, shoping, fasilitas ibadah, mini stadion, poliklinik, rumah dinas, rumah susun, plaza matahari terbit, plaza matahari terbit, pusat lingkungan, plaza tifa, alun-alun dan plaza benteng pertahanan, dan lain-lain. (Hidayatillah/Jharu)

Komentar