SORONG, PBD – Polda Papua Barat Daya melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Kombes Pol Dewa Gede Juliana membuka rapat persiapan penerimaan anggota Polri jenjang Akademi Polisi (Akpol), Bintara dan Bhayangkara dua (Bharada) atau tamtama, di aula Dojo Asrama Polisi Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (25/2/25).
Ditemui usai rapat persiapan, Karo SDM, Kombes Pol Dewa Gede Juliana mengatakan bahwa tujuan rapat tersebut untuk mempersiapkan hal-hal teknis terkait pelaksanaan seleksi anggota kepolisian. Terutama dalam hal fasilitas pelaksanaan ujian kemampuan dasar melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) dan tes psikologi.
“Kami mengundang sekitar 20 kepala sekolah dan rektor universitas di wilayah Sorong untuk mempersiapkan jika nanti dibutuhkan dalam hal tempat pelaksanaan test, meski tidak semua dipakai, namun sudah ada persiapan,” ujar Dewa.
Ditambahkan olehnya bahwa penerimaan anggota kepolisian di wilayah Papua Barat Daya masih berkoordinasi dengan panitia daerah dari Polda Papua Barat dengan kuota yang belum ditentukan.
“Belum ada kuota khusus di Papua Barat Daya ini berapa, karena masih mengikut Panitia daerah Polda Papua Barat. Namun secara nasional ada sekitar 4000 pangkat Bintara, 700 pangkat tamtama dan 275 perwira untuk Akpol yang dibutuhkan dalam penerimaan Polri tahun 2025 ini. Sedangkan Papua Barat Daya belum ada kuota khususnya,” ujar Dewa.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya, Adolf Kambuaya dalam kesempatan tersebut meminta kepada pihak Polda untuk mengutamakan anak asli Papua, anak bukan asli Papua yang lahir dan besar di Papua dalam pendaftaran dan seleksi anggota Kepolisian tahun 2025.
“Kami dari dinas pendidikan juga siap mendukung Polda Papua Barat Daya dalam seleksi penerimaan anggota kepolisian ini agar mengutamakan anak asli Papua dan anak yang lahir dan besar di Papua sebagai bagian dari anggota Kepolisian untuk mengabdikan diri di tanah kelahiran mereka,” ucap Adolf.
Sementara kepala SMK Negeri 1 Kota Sorong, Kartini meminta kepada panitia seleksi untuk jauh-jauh hari berkomunikasi dengan pihak sekolah terkait kebutuhan selama seleksi.
Ia mencontohkan seleksi tahun lalu, terkesan mendadak dan tidak siap. Apalagi dalam hal penyiapan jaringan yang bersumber dari Telkom.
“Kami berharap, pengalaman tahun lalu tidak terulang. Kalau bisa persiapannya lebih matang dan siap. Jangan bikin susah kami pihak sekolah atau pihak ketiga seperti telkom,” ucap Kartini.
Sedangkan kepala SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong, Fice Loppies mengatakan kepada panitia seleksi bahwa sejak tahun 2021, sekolah tidak lagi mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) hal ini karena sejak tahun 2021 tidak ada pelaksanaan ujian nasional namun langsung dikeluarkan ijazah.
“Kami mohon ke panitia, jangan bikin susah anak-anak kami yang akan mendaftar dengan syarat SKHUN, karena sejak tahun 2021 tidak ada lagi SKHUN tapi langsung ijazah. Ini tolong diperhatikan, agar tahun ini tidak kembali terulang seperti tahun sebelumnya,” pinta Fice.”
Menanggapi berbagai masukan, Karo SDM mengucapkan terima kasih dan akan menjadi masukan saat rapat bersama mabes Polri.
“Prinsipnya, syarat dan ketentuan dikeluarkan oleh Mabes Polri. Kami ini hanya mengikuti saja, namun setiap masukan, akan kami teruskan saat rapat bersama lagi,” janji Dewa.
Selain dihadiri kepala sekolah, terlihat juga menghadiri, Rektor IAIN Sorong, Rektor Universitas Victory, perwakilan UMS Sorong, perwakilan Unimuda Sorong, Kepala kantor kementerian agama dan Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD). (oke)
___
___
___
___
Komentar