SORONG, PBD – Penjabat Wali Kota Sorong, Dr. Bernhard Rondonuwu, S.Sos., M.Si., menghadiri rapat kunjungan kerja Komite IV DPD RI di salah satu hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, (10/2/25).
Rapat ini membahas pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Acara tersebut turut dihadiri oleh Pj Gubernur Papua Barat Daya, Wakil Ketua DPD RI, dan Ketua Komite IV DPD RI.
Dalam rapat kunjungan kerja Komite IV DPD RI terkait Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penjabat (Pj) WaliKota Sorong, Bernhard E. Rondonuwu, menekankan pentingnya pemahaman yang lebih baik terkait mekanisme perhitungan dan pemungutan PNBP di tingkat daerah.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah perlu memahami dengan jelas cara perhitungan Pendapatan Minimal Per Pemanfaatan (PMPP) untuk mengetahui potensi PNBP yang bisa dimaksimalkan.
“Beberapa hal perlu diketahui oleh pemerintah daerah, terutama bagaimana cara menghitung sehingga kita tahu berapa sebenarnya PNBP yang bisa diperoleh. Ini yang perlu terus disosialisasikan oleh Kementerian Keuangan,” ujar PJ Wali Kota Sorong.
Ia menyoroti pentingnya sosialisasi yang lebih masif agar baik pemerintah daerah maupun masyarakat memahami mekanisme perhitungan PNBP agar pengelolaan penerimaan negara di daerah bisa lebih transparan dan akuntabel.
“Harapan kami, setelah ada pengawasan ini, PNBP bisa semakin meningkat. Tapi tentu harus disertai dengan aturan-aturan yang jelas agar dasar pemungutan dan pengelolaannya semakin baik,” tegasnya.
Pemerintah Kota Sorong sendiri telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan efisiensi pemungutan PNBP, salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap aset daerah yang bisa menghasilkan pendapatan.
Ia menambahkan bahwa ada enam wilayah potensi PNBP, termasuk sektor sumber daya alam dan pemanfaatan aset daerah.
Pemda Kota Sorong akan fokus mengembangkan potensi tersebut agar PNBP dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah.
“Kita lihat sesuai ketentuan, apa saja potensi yang bisa kita kembangkan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat dan daerah,” tutupnya.
Ia mengatakan kunjungan kerja Komite IV DPD RI ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mengoptimalkan PNBP demi pembangunan yang lebih berkelanjutan di Kota Sorong.(Oke)
Komentar