RAJA AMPAT, PBD – Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaad mengajak seluruh Kepala OPD turun langsung ke Pulau terluar Indonesia perbatasan NKRI dan Negara Palau di Pulau Fani, Kabupaten Raja Ampat, Senin (21/8/23).
Dalam kegiatan rangkaian pengibaran bendera di Pulau Fani, Musa’ad bukan saja mengadakan kegiatan seremonial, namun juga belanja masalah dengan menggali keluhan warga di dua distrik yaitu Distrik Ayau dan Distrik Ayau Kepulauan.
____
____
____
____
Dalam dialog yang dilakukan oleh warga terutama Mama-Mama Papua, Musa’ad didampingi Ketua TP PKK Papua Barat Daya, Andar Ariyani mendapatkan keluhan sejumlah Mama Papua yang juga berprofesi sebagai nelayan terkait fasilitas pendukung mereka. Selain itu, tidak adanya listrik bertahun-tahun membuat kehidupan mereka semakin sulit. Sejauh ini, mereka hanya berharap dari genset yang boros Bahan Bakar Minyak.
Selain itu, kebutuhan fasilitas pendukung Pendidikan berupa Komputer, Laptop dan Solar Cell juga dikeluhkan sejumlah kepala Sekolah yang turut hadir pada kesempatan tersebut. Selain kepada warga, Musa’ad juga meninjau langsung Pos perbatasan Pulau Ayau yang dijaga Satgas Marinir TNI AL. Di Pos penjagaan, Musa’ada melihat fasilitas, termasuk ketersediaan air bersih yang bersumber dari air hujan dan sumur galian. Bahkan langsung meninjau dapur Satgas Perbatasan dan berdialog dengan sejumlah Koki yang sedang memasak nasi di atas tungku api dan mengupas bawang serta menggoreng telur.
Dalam dialognya dengan sejumlah prajurit, kebutuhan Bama sering terkendala pengiriman akibat cuaca buruk. Mengantisipasi keterlambatan bama yang dikirim dari Sorong, mereka pun menanam tanaman Keladi maupun pisang sebagai pengganti karbohidrat. Sedangkan air bersih mereka mengandalkan air hujan.
“Tadi Kami sudah belanja masalah, Plt Kadis OPD terkait sudah mencatat semua keluhan warga dan prajurit Marinir disini. Saya perintahkan kadis terkait untuk secepatnya menjawab kebutuhan warga dan prajurit penjaga perbatasan ini. Tahun depan, Pemerintah Provinsi akan mengusahakan agar listrik, fasilitas pendukung pendidikan bisa masuk di distrik Ayau dan distrik Ayau Kepulauan,” ujar Musaad.
Ia menambahkan bahwa keluhan tersebut merupakan hak masyarakat, apalagi saat ini Pemerintah Provinsi sudah semakin dekat dengan masyarakat.
“Pemerintah sekarang sudah dekat, pemerintah harus menjawab keluh kesah masyarakat. Kalau pemerintah sudah dekat tapi tidak bisa menjawab masyarakat buat apa adanya pemekaran. Pemekaran ini mendekatkan kita dengan masyarakat, jadi pemerintah harus bisa responsive terhadap keluh kesah masyarakat. Kehadiran kami Saya tegaskan Kembali lagi bahwa bukti kehadiran Provinsi Papua Barat Daya untuk masyarakat,” tegas Musa’ad.
Ia pun mengajak kepada warga Ayau untuk menempatkanNKRI bukan saja harga mati tapi juga dihati, agar dicintai dengan tulus dan menjagapulau-pulau terluar di wilayah Papua Barat Daya, jangan sampai sejengkal tanah, isi laut dan pulau tersebut diganggu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (oke)
Komentar