Pimpinan MRP PBD Dilantik Pj Gubernur, Ini Pesannya !!

SORONG, PBD- Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya periode 2023-2028 resmi dilantik oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad, di Gedung Lambert Jitmau, Jumat sore, (28/02/24).

Pelantikan turut dihadiri Anggota BP3OKP Ottow Ihalauw, Pj Sekda Papua Barat Daya Edison Siagian, Pimpinan OPD dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Lainnya.

Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat memimpin jalanya pengambilan sumpah kemudian melantik Ketua MRP Papua Barat Daya Alfons Kambu, Wakil Ketua I Susance Saflesa dan Wakil Ketua II Vincentius.

Dalam sambutannya, Orang Nomor Satu di Provinsi Papua Barat Daya ini menegaskan bahwa kehadiran MRP adalah kekhususan Otsus sebagaimana telah tertuang dalam (UU) Nomor 2 Tahun 2021.

“Ini adalah lembaga resmi pemerintah maka kekuatan kami bertambah menjadi tiga pilar dimana ada MRP sendiri, legislatif dan eksekutif,” ujar Pj Gubernur Papua Barat Daya.

Lanjutnya, sekali lagi pemerintahan akan menjadi kuat apabila tiga pilar ibarat satu tungku tiga batu ini berjalan bersama dan hal ini yang tidak dimiliki oleh pemerintah didaerah lain.

“Sekarang yang jadi pertanyaan bagi kita semua mengapa masih saja ditemukan kelemahan-kelemahan di Papua, semua dikarenakan hubungan tiga pilar belum direkatkan atau dipersatukan,” ungkapnya.

Bebernya, maka dari itulah tugas MRP untuk merekatkan semua agar pun bersama-sama membangun sinergitas untuk berkerja kolaborasi supaya lebih menjadi kuat dan kokoh.

“Saya harap MRP pertama di Papua Barat Daya mampu menyatukan semuanya, sebab jika pemerintah kuat maka tentu dapat berbuat untuk kepentingan rakyat,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua MRP Papua Barat Daya Alfons Kambu berkata, hak Orang Asli Papua akan diperjuangkan melalui sinergitas dengan pemerintah.

“Kami bersyukur kepada Tuhan sebab kami dipercayakan untuk melihat setiap keluhan rakyat Papua di Provinsi Papua Barat Daya, tentu akan didorong melalui regulasi yang menjadi kewenangan Pemerintah,” terangnya.

Tambahnya, banyak hal harus dibenahi dan diprioritaskan namun paling utama ialah memberdayakan serta melindungi Orang Asli Papua lewat kerja kolaborasi bersama organisasi perangkat daerah yang terkait. (Mewa)

Komentar