JAYAPURA, PAPUA – Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku bersama Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dan Kementerian ESDM meresmikan 10 titik lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui program BBM Satu Harga.
Peresmian ini dilaksanakan di halaman Integrated Terminal Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (24/08/23) ditandai dengan pemotongan pita oleh Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Sunardi, Komite BPH Migas Wahyudi Anas dan Eman Salman Arief, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady, Bupati Tambrauw diwakili Asisten Administrasi Umum Kabupaten Tambrauw, Tunggul Panjaitan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BP4D), Amiruddin, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Paniai, Soleman Boma.
Selaku Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun menyatakan bahwa dalam acara peresmian Program BBM Satu Harga ini sekaligus menjadi jawaban dari permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini. Terkhusus, dalam hal pemerataan harga BBM di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
“BBM Satu Harga ini merupakan jawaban dari permasalahan masyarakat yang ada di wilayah Papua hingga Maluku,” kata Edi.
Kebijakan BBM Satu Harga yang dicanangkan Pemerintah ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses BBM di seluruh Indonesia dan sebagai salah satu Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) serta merealisasikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) secara nasional sejak 1 Januari 2017.
Untuk itu, dalam penerapannya perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi ketimpangan harga bagi masyarakat.
“Pertamina bersama Pemerintah dan pihak stakeholder akan selalu melakukan pengawasan terkait masalah perbedaan harga yang sering disalahgunakan oknum tertentu. Kalau ada sampai kami dengar, langsung ditindaklanjuti di lapangan,” ujar Edi.
Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Sunardi dalam sambutannya mengatakan, Pertamina senantiasa menjaga komitmen dalam mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal ini ditunjukkan dengan telah beroperasinya lebih dari 412 titik lembaga penyalur BBM Satu Harga yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dan terdapat 140 titik lembaga penyalur BBM Satu Harga di wilayah Papua-Maluku di tahun 2023.
Sunardi mengatakan di wilayah Indonesia bagian timur khususnya dari Papua hingga Maluku terdapat 140 titik lembaga penyalur yang telah diresmikan dan beroperasi pada tahun 2023 ini.
Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku terus mendorong pemerataan BBM Satu Harga di seluruh wilayah Papua-Maluku, khususnya di daerah (3T) Tertinggal, Terdepan dan Terluar. Sebelum program ini dijalankan, harga BBM di seluruh wilayah mengalami disparitas.
“Dengan adanya Peresmian BBM Satu Harga ini sekarang masyarakat dapat membeli BBM Subsidi dengan harga yang sama dengan masyarakat di daerah lain seperti di Jawa, Sumatera dan tempat lain sesuai dengan Perpres 191 Tahun 2014,” ujar Sunardi.
Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengaturan, pengawasan dan penyediaan BBM Nasional, Sentot Harijady selaku Direktur BBM BPH Migas turut meminta bantuan Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait untuk turut mengawasi jalannya program ini. Dengan begitu, seluruh masyarakat bisa menikmati BBM bersubsidi ini secara merata, khususnya di wilayah Papua-Maluku.
“BPH tidak punya perwakilan di daerah provinsi, kita hanya ada di Jakarta, dengan keterbatasan personil dengan jangkauan luas, kita berharap BPH bisa bergandengan tangan di level Pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan pengawasan,” pungkasnya.
Pemenuhan akan realisasi kebijakan BBM Satu Harga ini merupakan wujud komitmen dari Pertamina untuk terus memberikan akses energi yang merata bagi seluruh masyarakat. (*)
Komentar