SORONG, PBD – Puluhan aktivis bersama ratusan sopir truk se-Papua Barat Daya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Fuel Terminal (FT) PT Pertamina Sorong, Kota Sorong, Senin (26/1/2026).
Aksi tersebut dilakukan untuk menyoroti dugaan maraknya praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sorong dan sekitarnya.
Massa aksi tiba di Fuel Terminal PT Pertamina Sorong sekitar pukul 11.40 WIT. Sebelumnya, pada pukul 10.20 WIT, massa terlebih dahulu mendatangi Kantor DPR Papua Barat Daya (DPRP PBD) guna menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka.
Aksi ini melibatkan puluhan mobil truk dan ratusan sopir truk yang memadati jalur di sekitar lokasi, menyebabkan arus lalu lintas sempat tersendat.
Dalam aksinya, massa menduga adanya penyaluran BBM bersubsidi yang tidak wajar di sejumlah SPBU di Kota Sorong. Selain itu, mereka juga menyoroti dugaan praktik penimbunan BBM subsidi yang diduga melibatkan oknum pegawai SPBU, sehingga memicu kelangkaan BBM dan antrean panjang di berbagai SPBU.
Menanggapi aksi tersebut, Sales Area Manager Papua Barat PT Pertamina Patra Niaga, Arif Rohman Khakim memberikan penjelasan kepada awak media.
Ia menegaskan bahwa Pertamina saat ini telah menjalankan Program Subsidi Tepat, dimana setiap pembelian BBM bersubsidi, baik solar maupun Pertalite untuk kendaraan roda empat, wajib terdaftar dan menggunakan barcode melalui aplikasi atau website MyPertamina.
“Setiap barcode yang digunakan akan muncul data nomor polisi dan foto kendaraan. Jika tidak sesuai antara barcode, nopol, dan foto kendaraan, operator SPBU tidak diperbolehkan melayani pengisian,” ujar Sales Area Manager Papua Barat PT Pertamina Patra Niaga, Arif Rohman Khakim.
Ia menuturkan, jika pengelola SPBU tetap melanggar ketentuan tersebut, Pertamina akan memberikan sanksi sesuai kontrak kerja sama antara Pertamina dan pengusaha SPBU.
“Per Januari ini, tepatnya sampai 25 Januari 2026, kami bersama Dinas Perhubungan dan kepolisian telah melakukan inspeksi mendadak dan memblokir 815 nomor polisi (nopol) kendaraan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan BBM subsidi,” jelasnya.
Dirinya membeberkan bahwa nomor polisi yang telah diblokir tersebut tidak lagi dapat melakukan pengisian BBM bersubsidi di SPBU.
Arif menyebutkan, dari hasil pengawasan, terdapat beberapa SPBU yang menjadi perhatian, di antaranya SPBU di wilayah Kilo, Aimas, dan Jalan Baru. Ia mengakui adanya indikasi pelanggaran di salah satu SPBU yang kini tengah didalami.
“Jika terbukti melanggar, kami akan memberikan sanksi tegas dalam waktu dekat,” tegasnya.
Terkait keluhan sopir truk mengenai barcode yang tiba-tiba diblokir, Arif menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian data, seperti foto kendaraan yang tidak sama dengan nomor polisi atau kendaraan fisik.
“Kalau tidak sesuai, operator akan menolak. Kalau SPBU masih melayani, maka tanggung jawab ada di SPBU,” ucapnya.
Mengenai distribusi BBM subsidi, Arif menegaskan bahwa Pertamina hanya menjalankan penugasan dari BPH Migas. Setiap SPBU telah ditetapkan kuota BBM subsidi, dan apabila kuota tersebut habis, maka penyaluran tidak dapat dilanjutkan.
“Untuk kenaikan kuota, itu kewenangan pemerintah daerah yang mengusulkan ke BPH Migas. Pertamina hanya sebagai operator, bukan regulator,” jelasnya.
Ia mencontohkan, salah satu SPBU milik Pertamina di wilayah Sorong memiliki kuota sekitar 4.710 kiloliter per tahun, atau rata-rata sekitar 13 kiloliter per hari. Namun, pada 2026 terjadi penurunan kuota dibandingkan tahun sebelumnya.
“Subsidi ini dibatasi oleh APBN. Jadi kemampuan negara seperti apa, itulah yang disalurkan,” paparnya.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait kelangkaan BBM, Arif menyatakan bahwa Pertamina akan memperketat pengawasan dan meningkatkan inspeksi mendadak ke SPBU-SPBU di Papua Barat Daya.
“Kami mohon kerja sama masyarakat dan rekan-rekan pers. Jika menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi, segera laporkan ke kami. Kami akan tindak lanjuti bersama aparat terkait,” tandasnya. (Jharu)
Komentar