SORONG, PBD – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat Daya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kemasyarakatan di sektor pendidikan dan kebudayaan Tahun Anggaran 2024/2025 bertempat di Kantor DPR Papua Barat Daya, Senin (14/7/25).
Pelaksanaan RDP antara Komisi IV DPR PBD bersama Pemprov PBD ini menjadi momen penting bagi pemerintah provinsi untuk menegaskan arah kebijakan strategis dalam sektor pendidikan.
Gubernur PBD Elisa Kambu menyampaikan komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh pelosok wilayah.
Ia menyoroti dua isu utama yang menjadi aspirasi besar masyarakat, yakni pendidikan gratis dan pendirian universitas negeri di Papua Barat Daya.
“Di Papua Barat Daya, khususnya di Kota Sorong, memang sudah banyak perguruan tinggi yang beroperasi. Namun, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, kami memiliki aspirasi besar dari masyarakat untuk menghadirkan perguruan tinggi negeri di provinsi ini,” ujar Gubernur PBD Elisa Kambu.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberadaan universitas negeri bukan hanya menjadi simbol kemajuan, namun sebagai solusi nyata dalam memperluas akses terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas, terjangkau, dan merata bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Ia menyebut bahwa visi besar pemerintah provinsi yakni menghadirkan pendidikan gratis dari kampung ke kota tanpa membedakan status sekolah, baik negeri maupun swasta. Gubernur menjelaskan bahwa biaya-biaya pendidikan yang belum tercakup Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan ditanggung secara bersama oleh pemerintah provinsi, kota, maupun kabupaten.
“Ini adalah bentuk nyata komitmen kami untuk memastikan tidak ada anak Papua Barat Daya yang tertinggal dalam mengakses pendidikan hanya karena alasan biaya,” tegasnya.
Rapat ini sekaligus menjadi wujud akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pendidikan, serta memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan efektivitas program-program strategis di sektor pendidikan dan kebudayaan.
RDP ditutup dengan sejumlah rekomendasi dari Komisi IV DPR Papua Barat Daya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus memperbaiki layanan pendidikan, mempercepat pembangunan infrastruktur sekolah di daerah terpencil, serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan.
Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan masa depan pendidikan di Papua Barat Daya akan semakin cerah, inklusif, dan berdaya saing, menciptakan generasi muda yang unggul dan siap membangun daerahnya. (*/Jharu)
Komentar