SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) bekerjasama dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia menggelar kegiatan kolaborasi bersama pemerintah dan universitas di wilayah Papua Barat Daya.
Acara tersebut berlangsung di Aston Hotel Sorong, Kota Sorong, sejak Rabu (19/11/2025) hingga Jumat (21/11/25) mendatang dan menjadi langkah strategis guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau ditandai dengan penabuhan tifa mewakili Gubernur PBD Elisa Kambu.
Dalam sambutannya, Wagub PBD Ahmad Nausrau menyampaikan bahwa pelatihan SIG menjadi kebutuhan mendesak mengingat Tanah Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Mulai dari tutupan hutan yang luas, ekosistem esensial, keanekaragaman hayati tinggi hingga cadangan karbon yang penting untuk keseimbangan ekologis global.
“Kekayaan alam ini tidak hanya penting bagi masyarakat Papua sebagai sumber pangan, air, dan penghidupan, tetapi juga memiliki peran strategis menjaga keseimbangan ekologi nasional bahkan dunia. Kekayaan ini harus kita kelola secara berkelanjutan, tidak hanya untuk generasi kini, tetapi juga yang akan datang,” ujar Wagub PBD Ahmad Nausrau.
Wagub mengakui bahwa pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) pada 2022, banyak tantangan bermunculan, khususnya terkait konservasi serta kejelasan tata ruang di tengah masuknya investasi berskala besar. Tanpa data spasial yang akurat, risiko kerusakan lingkungan akibat industri ekstraktif seperti sawit dan tambang semakin besar.
Ia menegaskan komitmen PBD terhadap Deklarasi Manokwari 2018 untuk mempertahankan 70% kawasan lindung, serta Visi Papua 2100 yang menargetkan 90% tutupan hutan alam tetap terjaga. Kendati demikian, keterbatasan kapasitas teknis dan minimnya data spasial membuat pengawasan sulit dilakukan.
“Validasi lapangan masih terhambat oleh akses dan pendanaan. Ini berdampak langsung pada lemahnya fungsi pengawasan dan pengambilan kebijakan,” ucapnya.
Menurut Wagub, penguasaan SIG bagi ASN terutama di OPD teknis menjadi alat penting dalam mitigasi bencana, penataan ruang, hingga transparansi pengelolaan sumber daya alam.
“Pemerintah Provinsi PBD memberikan apresiasi kepada WRI Indonesia yang sejak 2019 melalui inisiatif GIS Club Tanah Papua telah melatih lebih dari 200 peserta dari beragam institusi,” imbuhnya.
Wagub PBD menginstruksikan agar model kaderisasi ini diperkuat di Papua Barat Daya untuk menghasilkan SDM yang mampu menyusun dan memperbarui data spasial daerah, sehingga pembangunan berjalan berbasis bukti (evidence-based).
Sementara itu, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Baperida PBD, Frengky Saa menekankan bahwa sebagai provinsi baru, sebagian besar SDM PBD belum menguasai kemampuan teknis yang terkait dengan SIG.
“Kita harapkan peserta pelatihan memahami dasar-dasar SIG, kemudian ditingkatkan ke level lanjutan hingga kemampuan mengoperasikan drone. Kedepan, ketika kabupaten/kota menyusun tata ruang atau peta kebencanaan, kita tidak perlu lagi memakai tenaga dari luar,” kata Kepala Bidang Riset dan Inovasi Baperida PBD, Frengky Saa.
Selain itu, Frengky memandang betapa pentingnya pendampingan untuk masyarakat adat, termasuk dalam pembuatan peta komunal, peta hak ulayat, dan peta marga secara partisipatif.
Pelatihan ini diakuinya melibatkan beberapa perguruan tinggi mitra, seperti UNIMUDA, UNAMIN, STIE Bukit Zaitun, Universitas Viktory, dan UKIP.
Frengky menyampaikan bahwa mulai 2026, WRI akan fokus mendampingi kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen perencanaan, penguatan Otsus, dan pelatihan teknis. Baperida turut akan mengonsolidasikan seluruh mitra pembangunan agar perencanaan fiskal lebih terarah.
“Kedepan semua mitra pembangunan yang bekerja di Papua Barat Daya akan kita kumpulkan. Mereka harus menyampaikan anggaran dan lokasi program agar ada sinkronisasi dan efektivitas dukungan untuk pembangunan daerah,” terangnya.
Melalui kolaborasi ini, Pemprov PBD berharap setiap perangkat daerah yang terlibat mampu membangun visi dan aspirasi bersama serta memanfaatkan peluang kerja sama lintas sektor dan antarprovinsi di Tanah Papua.
Pemerintah menekankan bahwa penguatan kapasitas SIG merupakan fondasi penting untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan berkelanjutan, berpihak pada masyarakat adat, dan mampu menjaga kelestarian lingkungan Papua yang menjadi salah satu paru-paru dunia. (Jharu)
Komentar