Pemprov Papua Selatan Luncurkan Survei Penilaian Integritas

MERAUKE, PAPUA SELATAN – Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Inspektorat Daerah menggelar rapat koordinasi pendampingan perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan launching Survei Penilaian Integritas (SPI) bersama Perwakilan BPKP Provinsi Papua di Hotel Careinn Merauke, Jum’at (29/9/23).

Pantauan Sorongnews.com, rapat koordinasi pendampingan perencanaan dan penganggaran APBD dan launching SPI dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo didampingi BPKP Papua.

Dihadiri Asisten I Sekda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, kepala OPD Pemprov Papua Selatan dan pejabat Pemerintah Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel dan Asmat.

Plt Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan (PPS), Sucahyo Agung Dwi A dalam sambutannya menuturkan, Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Daerah memiliki tugas pokok membantu gubernur dalam pembinaan dan pengawasan urusan dan tugas pembantu perangkat daerah.

“Saat ini paradigma APIP atau Inspektorat sebagai katalis dengan menjalankan fungsi penjamin kualitas atau mutu dan menjalankan fungsi sebelum dilakukan pemeriksaan oleh internal. Lebih banyak konsultasi pendampingan dan pencegahan terjadinya kesalahan,” kata Sucahyo.

Diakuinya, kini Inspektorat lebih menekankan fungsi berupa pendampingan dan pembinaan serta berupaya memprediksi berbagai kemungkinan yang akan terjadi kedepan.

“Berbagai pendampingan telah kami lakukan baik dalam melaksanakan perencanaan pembangunan maupun penganggaran keuangan seperti LPD, LKPD, Renja, RKA, DAK, Otsus, DTI dan lain-lain,” ungkap Sucahyo.

Dia menyebut, Inspektorat juga sudah berupaya mengawal program yang digalakkan Presiden RI yaitu penanganan stunting, kemiskinan ekstrem dan sebagainya.

Selain itu, menjaga dan mengawal akuntabilitas anggaran Pemerintah Daerah bahkan sampai dengan pengawasan dan evaluasinya secara berjenjang.

Adapun SPI bertujuan untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah. (Hidayatillah)

Komentar