MERAUKE, PAPUA SELATAN – Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Selatan (PPS) menggelar rapat koordinasi pembinaan dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Papua Selatan selama 2 hari, tanggal 3-4 Agustus 2023 di Hotel Halogen Merauke.
Pantauan Sorongnews.com, rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanfo diwakili Plt Inspektur Provinsi Papua Selatan, Sucahyo Agung Dwiariyanto didampingi Kepala Bapperida PPS, Ulmi Wayemi dan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan PPS, Robert Kaize, Kamis (3/8/23).
Dihadiri Kepala OPD Pemprov Papua Selatan dan 4 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se-PPS yaitu Pemkab Merauke, Pemkab Boven Digoel, Pemkab Asmat, dan Pemkab Mappi.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanfo melalui Inspektur Provinsi Papua Selatan, Sucahyo Agung Dwiariyanto dalam sambutannya menuturkan, rapat koordinasi pembinaan dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bertujuan mengkoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan, serta memfasilitasi pemerintah kabupaten (pemkab) dan instansi vertikal se – PPS.
Dalam hal pengendalian administrasi pembangunan baik untuk pelaporan maupun permasalahan yang dihadapi.
“Diharapkan, adanya rapat koordinasi ini dalam rangka mewujudkan Provinsi Papua Selatan yang siap, mandiri dan sejahtera dapat terwujud,” ungkapnya.
Menurut Sucahyo, hal itu dapat terwujud dengan adanya sinergitas dan koordinasi antara satuan OPD dari Pemprov Papua Selatan maupun Pemkab se-PPS yang dikoordinir oleh Baperida bersinergi dengan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan PPS atau Bagian Administrasi Kabupaten.
Diharapkan, terwujud kesamaan persepsi dan kesepahaman dalam pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan diwilayah PPS dan 4 kabupaten cakupan.
Selain itu, meningkatkan koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi seluruh stakeholder terhadap pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pemantauan serta evaluasi kebijakan daerah.
“Saya tekankan kembali, dengan rakor agar dapat meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Pemprov dan Pemkab se – Provinsi Papua Selatan yang akan berdampak positif dalam pencapaian tujuan ataupn visi pembangunan,” tegas Inspektur.
Dikesempatan yang sama, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan PPS, Robert Kaize menambahkan, rakor antara Pemprov dan Pemkab se – Papua Selatan dalam rangka penguatan sinergitas dan koorsinasi dalam hal pengendalian admnstrasi pelaksanaan pembangunan daerah atau wilayah untuk pelaporan maupun permasalahan yang dihadapi.
“Tujuannya, untuk optimalisasi pelaksanaan pembangunan berupa administrasi pembangunan yang efisien dan efektif,” ujarnya.
Rakor pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah dilaksanakan agar dapat terhimpun data pelaksanaan pembangunan kontruksi diwilayah provinsi dan kabupaten se-PPS tahun 2023.
“Pada akhirnya akan dituangkan dalam suatu dokumen laporan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Selatan,” tandas Robert Kaize. (Hidayatillah)
Komentar