SORONG, PBD – Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong menunjukkan keseriusannya dalam kesiapan penuh guna menghadapi pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Papua Barat Daya 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.
Penjabat (Pj) Wali Kota Sorong, Bernhard E Rondonuwu menegaskan bahwa pihaknya telah mempersiapkan segala hal yang diperlukan guna memastikan kelancaran pemeriksaan tersebut.
“Pemerintah Kota Sorong lewat Pak Sekda dan kami sudah menunjuk Pak Inspektur untuk selalu mendampingi dalam hal penyiapan berkas atau dokumen, sehingg apa yang dibutuhkan oleh BPK bisa langsung tertangani pada hari itu juga,” ujar Pj Wali Kota Bernhard saat ditemui wartawan disela-sela entry meeting pemeriksaan interim LKPD se-Papua Barat Daya 2024, Senin (17/2/25).
Diterangkannya bahwa, pihaknya telah membangun komunikasi yang baik sejak awal, termasuk dalam persiapan sebelum tim pemeriksa masuk ke Kota Sorong. Menurutnya, dengan koordinasi yang matang, diharapkan proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti.
Disebutkannya, dalam upaya meminimalisir kendala dalam penyusunan laporan keuangan, Pemkot Sorong telah meminta pendampingan dari BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Saya sudah meminta agar Pak Inspektur sejak awal tahun anggaran membekali seluruh pengelola keuangan, sehingga tidak ada kendala dalam mengelola anggaran dan pemeriksaan keuangan,” sebutnya.
Dinilainya bahwa, dengan langkah yang telah dilakukan, Pemkot Sorong berharap seluruh perangkat daerah memahami tanggung jawab mereka dalam memastikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Pada kesempatan itu, dirinya mengungkapkan bahwa Pemkot Sorong telah menegaskan komitmennya dalam memastikan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan, Pemkot akan langsung mempublikasikan anggaran tersebut di tempat-tempat yang dapat diakses masyarakat.
“Harapannya, masyarakat bisa tahu anggaran Kota Sorong, berapa yang dikelola oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan untuk apa penggunaannya. Dengan keterbukaan ini, kita juga lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran,” bebernya.
Menurutnya, keterbukaan anggaran menjadi kunci untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Mantan Pj Bupati Maybrat itu menegaskan bahwa pemeriksaan keuangan tidak hanya sekadar audit, tetapi juga menjadi panduan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan.
“BPK memeriksa dan mengarahkan kita agar apa yang sudah direncanakan sesuai dengan tujuan awal. Jadi hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi agar program pembangunan tetap berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” paparnya.
Dirinya mengingatkan agar seluruh jajaran Pemkot Sorong serta masyarakat dapat mengetahui betapa pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.
“Masyarakat harus tahu bahwa dana yang diberikan pemerintah harus dikelola dengan baik oleh seluruh jajaran, terutama OPD yang bertanggung jawab. Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal utama dalam pengelolaan anggaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya.
Dengan komitmen yang kuat dari Pemkot Sorong, diharapkan proses pemeriksaan LKPD 2024 berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil terbaik guna menjadi bahan acuan dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah. (Jharu)
___
___
___
___
Komentar