MAYBRAT, PBD- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maybrat, Papua Barat Daya akan mendata seluruh pegawai maupun warga Maybrat pekerja non upah yang dinilai beresiko untuk terlindungi ke dalam BPJamsostek.
Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Bupati, Bernhard E. Rondonuwu ketika hadir dalam penandatangan kerjasama BPJamsotek dengan Pemprov Papua Barat Daya (PBD) di Kota Sorong, Selasa (8/8/23).
“Kami ingin seluruh masyarakat yang ada di Maybrat itu terlindungi. Olehnya, saya hadir ini membawa tim Bappeda sama Keuangan sehingga ada kerjasama dengan pihak BPJS,” terang Rondonuwu.
Dikatakan, untuk memastikan berapa yang akan tercover didalam BPJamsostek Pemkab akan mendata seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan honorer daerah yang bekerja di lingkungan Pemkab Maybrat.
Dua pekerjaan ini, kata dia, sangat beresiko sehingga terlindungi. Seperti, Satpol-PP ini bekerja menjaga pos-pos di pintu masuk ke Maybrat siang malam selama 24 jam. Maka harus diperhatikan secara baik.
“Tugas pemerintah itu adalah melayani, memberikan jaminan dan melindungi. Kami sudah bicarakan dan segera ditindaklanjuti. Tak cuma dua itu, petani juga akan di data sehingga tercover karena dana disiapkan oleh pemerintah,” tuturnya. (Valdo)
Komentar