SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola keuangan daerah.
Setelah sempat mengalami penurunan kinerja penyerapan dan penyusunan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) pada periode 2024–2025, provinsi termuda di Indonesia ini berhasil bangkit dan mencatatkan prestasi membanggakan pada Tahun Anggaran 2026.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Kareth mengatakan bahwa peningkatan kinerja tersebut merupakan hasil dari langkah strategis dan kolaborasi intensif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta DPR Papua Barat Daya.
“Pada 2024–2025, kinerja Otsus kita memang masih rendah, baik dari sisi daya serap maupun proses administrasi. Namun di 2025 kami mulai melakukan pembenahan serius dengan memperkuat koordinasi melalui TAPD, OPD, dan DPR,” ujar Pj Sekda PBD Yakob Kareth didampingi Kepala BPKAD PBD Halasson Frans Sinurat, Selasa (30/12/25).
Menurutnya, salah satu langkah utama yang dilakukan adalah meningkatkan intensitas rapat koordinasi, khususnya dengan OPD pengelola dana Otsus. Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga aktif menjalin komunikasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat.
“Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, serta Kementerian Keuangan. Semua masukan dan arahan dari kementerian kami tindaklanjuti secara serius,” jelasnya.
Upaya tersebut membuahkan hasil signifikan. Pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, Papua Barat Daya berhasil masuk 10 besar nasional dalam ketepatan dan kualitas penyusunan anggaran, meskipun baru berdiri sebagai daerah otonom baru. Bahkan Provinsi se-Tanah Papua, Papua Barat Daya menempati peringkat pertama.
“Mulai dari pembahasan KUA-PPAS, persidangan bersama DPR, hingga penetapan APBD pada November, seluruh proses berjalan dengan sangat sinergis. Bahkan RAP Otsus kita berada di peringkat teratas, sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita capai,” ungkapnya.
Ia menyebut bahwa, capaian tersebut menjadi bukti bahwa dengan kolaborasi yang kuat, koordinasi yang baik, serta pemanfaatan sumber daya secara optimal, percepatan pembangunan dapat dilakukan meski dengan berbagai keterbatasan.
“Walaupun ini bukan untuk berbangga diri, capaian ini menunjukkan bahwa Papua Barat Daya mampu bersaing secara nasional. Diakhir tahun ini, kami juga telah menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada seluruh OPD sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026,” tandasnya. (Jharu)
Komentar