SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di salah satu hotel di Sorong, Kamis (30/4/2026).
Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, yang ditandai dengan penabuhan tifa bersama sebagai simbol dimulainya forum perencanaan pembangunan tersebut.
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa Musrenbang memiliki peran penting dan strategis sebagai forum utama untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang ini menjadi wadah penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan yang kita tetapkan benar-benar inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan,” ujar Wagub PBD Ahmad Nausrau.
Ia menekankan bahwa hasil Musrenbang Otsus tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus menjadi bagian yang utuh dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.
Menurutnya, berbagai aspirasi yang dihimpun melalui mekanisme Otsus terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua (OAP), pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial harus menjadi prioritas utama dalam Musrenbang reguler.
“Sinkronisasi antara Musrenbang reguler dan Otsus menjadi kunci agar kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Wagub menyebutkan bahwa tahun 2027 merupakan fase penting dalam pembangunan jangka menengah daerah. Oleh karena itu, perencanaan yang disusun harus mampu menjawab berbagai tantangan.
“Musrenbang ini harus mampu menjawab berbagai tantangan, terutama dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemudian terkait penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan serta percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus mendorong pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan wilayah,” terangnya.
Sebagai provinsi baru yang masih berusia sekitar tiga tahun, diakuinya bahwa Papua Barat Daya dinilai memiliki potensi besar di sektor kelautan, pariwisata, kehutanan, dan ekonomi kreatif.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga masyarakat untuk bersinergi dan berinovasi dalam merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran,” ajaknya.
Pada kesempatan itu, dirinya menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai ruang dialog terbuka agar setiap aspirasi masyarakat dapat didengar dan dipertimbangkan secara objektif.
“Kita ingin memastikan pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua Barat Daya secara menyeluruh,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Papua Barat Daya, Yakob Kareth menyampaikan bahwa Musrenbang menjadi instrumen penting dalam memastikan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat serta berorientasi pada hasil.
Ia menyoroti pentingnya Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Otsus, Integrasi kebijakan pusat dan daerah, Peningkatan kualitas belanja daerah serta Partisipasi aktif masyarakat, termasuk perempuan dan pemuda.
“Forum ini juga mempertemukan berbagai unsur penting, seperti pemerintah daerah, DPRD, Majelis Rakyat Papua, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, hingga masyarakat luas,” kata Kepala Bapperida Papua Barat Daya, Yakob Kareth.
Dalam pelaksanaan Musrenbang tahun ini, sejumlah isu strategis menjadi fokus utama, diantaranya Penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, Penurunan angka stunting, Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, Penguatan ekonomi masyarakat berbasis lokal serta Percepatan pembangunan wilayah tertinggal dan terpencil.
Musrenbang Otsus dan RKPD Papua Barat Daya Tahun 2027 dijadwalkan berlangsung selama sepekan, dari 30 April hingga 6 Mei 2026 mendatang. (Jharu)
Komentar