SORONG, PBD – Dalam upaya memperkuat sistem penanggulangan bencana di Provinsi Papua Barat Daya. Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja (DKP2B dan Satpol PP) Provinsi Papua Barat Daya akan kembali mengaktifkan Sistem Informasi dan Aplikasi Bencana (SIMACE).
Diketahui, aplikasi SIMACE ini dirancang sebagai platform pelaporan bencana secara real-time yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat dari ponsel mereka.
Kepala Bidang Penanggulangan Bencana DKP2B dan Satpol PP Papua Barat Daya Josua Homer menyampaikan bahwa SIMACE akan menjadi garda terdepan dalam penyampaian informasi, pelaporan kejadian bencana, dan pengaktifan Tim Reaksi Cepat (TRC).
“Kami akan segera melakukan aktivasi kembali aplikasi SIMACE yang menjadi produk kami. Aplikasi ini bisa diunduh lewat Playstore dan akan memudahkan masyarakat untuk melaporkan insiden seperti kebakaran, banjir, atau bencana lainnya secara langsung dari ponsel mereka,” ujar Kabid Penanggulangan Bencana DKP2B dan Satpol PP PBD Josua Homer saat ditemui awak media, Senin (8/7/25).
Ia mengakui bahwa implementasi awal aplikasi SIMACE sempat terkendala keterbatasan personel. Namun tahun ini, DKP2B dan Satpol PP PBD telah mendapatkan alokasi 108 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru yang siap memperkuat operasional tim siaga bencana. Tim ini menurutnya akan bertugas selama 24 jam penuh dalam 7 hari, siap merespons setiap laporan yang masuk.
Tak hanya itu, Josua turut menegaskan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam manajemen bencana. DKP2B akan segera menginisiasi pembentukan tim respons multisektor berbasis kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat maupun media.
“Bencana ini tidak bisa ditangani satu instansi saja. Maka kami akan siapkan kerangka pembentukan tim respons multisektor. Rencananya, akan kita format dalam diskusi terbuka seperti coffee morning bersama stakeholder,” jelasnya.
Diakuinya, tim respons tersebut akan bersifat ad hoc, diaktifkan saat terjadi insiden dan tetap berada di bawah koordinasi DKP2B sebagai leading sector.
Josua memandang betapa perlunya peningkatan status bidang penanggulangan bencana menjadi sebuah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar penanganan bencana bisa lebih maksimal. Saat ini, DKP2B hanya berstatus sebagai bidang, yang dinilai masih terbatas dari sisi personel, peralatan, dan pendanaan.
“Padahal dari kajian risiko, Papua Barat Daya termasuk daerah rawan bencana. Maka perlu segera dimekarkan menjadi badan agar fungsi kerja dan koordinasi lebih optimal,” terangnya.
Sebagai bagian dari strategi penguatan mitigasi dan pengurangan risiko bencana berbasis teknologi, dibeberkannya bahwa DKP2B akan menggencarkan sosialisasi SIMACE kepada masyarakat luas. Kampus, sekolah, pelaku usaha, hingga media massa akan dilibatkan untuk memperluas penggunaan aplikasi ini.
“Kita ingin semua elemen masyarakat bisa menggunakan SIMACE. Ini mudah, cukup dari genggaman tangan, masyarakat bisa melapor atau bahkan mendapat peringatan dini jika berada di radius area rawan bencana,” paparnya.
Aplikasi SIMACE dilengkapi dengan fitur notifikasi dini, pelaporan insiden secara cepat, serta informasi kondisi bencana terkini. Ia harapkan kehadiran SIMACE menjadi penghubung efektif antara masyarakat dan pemerintah, mulai dari laporan awal hingga respons di lapangan.
“Kami harapkan SIMACE dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi situasi bencana, dari laporan awal hingga respons cepat di lapangan,” pungkasnya. (Jharu)
Komentar