SORONG, PBD – Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaad yang beberapa hari berada di diluar daerah dibuat geram dengan sejumlah video yang beredar luas di masyarakat serta pemberitaan sejumlah media massa yang yang menyatakan dukungan politik kepada dirinya untuk meju sebagai calon gubernur defenitif pada Pilkada 2024 mendatang.
Video yang mengatasnamakan jaringan aktivis nasional, kader HMI dan sekelompok pemudi Islam berdurasi 19 hingga 20 detik itu tersebar di masyarakat dan WA grup. Hingga menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Apakah benar Pj Gubernur PBD akan maju pada pemilihan Gubernur 2024 mendatang?
Plt Kadis Kominfo Papua Barat Daya, Irma Riyani Soelaiman yang dikonfirmasi media ini mengatakan bahwa video tersebut merupakan upaya mengadudomba kenyamanan dan menimbulkan kegaduhan dikalangan masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat daya.
“Konsentarsi Pj Gubernur PBD lebih terfokus pada pembangunan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. Selama masa jabatannya. Pj. Gubernur PBD tidak akan merespon provokasi dan propaganda-propaganda murahan seperti itu,” tegas Irma.
Ia menambahkan bahwa Pj. Gubernur Papua Barat Daya (PBD) adalah milik semua elemen masyarakat dan akan bekerja dan mengabdi untuk kepentingan semua elemen masyarakat di wilayah Provinsi PBD. Pj. Gubernur PBD sebagai seorang profesional dan birokrat senior diyakini pasti taat asas dan tidak akan merespon propaganda-propaganda murahan seperti itu.
Pj.Gubernur PBD akan tetap konsisten melaksanakan tugas dalam meletakan pondasi yangg kuat dan prospektif bagi percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya secara berkeadilan.
“Bagi pihak-pihak yang sedang mengskenariokan cara-cara adudomba untuk wilayah Papua Barat Daya agar sadar dan berhenti melakukan tindakan-tindakan tidak menyenangkan tersebut, kalau tidak diindahkan maka kami pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mengambil langkah hukum.” tegas Irma.
Ia juga menghimbau kepada masayarakat untuk tidak begitu saja mempercayai berita atau informasi yang viral tanpa mengecek kebenarannya secara resmi dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, baik melalui media pemprov Papua Barat Daya atau pernyataan langsung pimpinan daerah. (Oke)
Komentar