SORONG, PBD – Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) meminta kepada Polda Papua Barat Daya untuk tidak mengakomodir “pendatang karbitan” yang tiba-tiba muncul saat seleksi penerimaan Polisi tahun 2025. Hal ini diungkap Wakil Ketua II MRPBD, Vincentius Paulinus Baru saat mengikuti rapat persiapan penerimaan anggota Polri tahun 2025 di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (25/2/25).
“Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya itu banyak titipan yang ambil hak anak-anak Kami disini, baik yang Asli Papua maupun bukan asli Papua yang lahir dan besar disini. Kasihan bagi kuota non OAP ini akan diambil oleh orang lain yang baru datang 1 atau 2 bulan hanya untuk mendaftar disini. Jadi panitia kalau bisa dikroscek, kalau bisa langsung dicoret mereka-mereka yang ambil hak anak-anak kami,” tegas Paulinus Baru.
Paulinus dengan tegas meminta agar Polda Papua Barat Daya benar-benar selektif dalam penerimaan anggota Polri agar tidak menimbulkan konflik.
Ditambahkan oleh anggota MRPBD lainnya, Mesakh Mambraku, walaupun belum ada kuota pasti terkait penerimaan anggota Polisi di Papua Barat Daya, namun Ia meminta agar panitia seleksi memberikan formasi berbeda antara Orang Asli Papua maupun non OAP.
“Kalau pengalaman sebelumnya 80 persen OAP dan 20 persen non OAP, semoga hal ini menjadi pertimbangan Polda juga untuk penerimaan Polisi tahun 2025. Kemudian untuk kebutuhan administrasi OAP, ending verifikasi faktual ada di MRP dan kalau bisa Akpol ini juga dari OAP,” ujar Mesakh.
Sementara itu, mewakili Pokja perempuan, Dorce Kambu meminta kepada pihak Polda Papua Barat Daya untuk transparan dalam mengumumkan hasil tahapan seleksi kepada peserta seleksi dan orang tuanya.
“Kepada panitia, Kami minta transparan supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Pengalaman ditahun-tahun sebelumnya, kebanyakan peserta ini jatuh di pantukhir dengan alasan jatuh di kesehatan. Tapi tidak dijelaskan kesehatan bagian mana yang buat anak ini gugur, atau jatuh saat tidak lolos administrasi, tidak dijelaskan bagian mananya yang buat mereka gagal,” ungkap Dorce.
Oleh karena itu, transparansi saat proses seleksi ini sangat diperlukan mengingat Polda Papua Barat Daya adalah Polda termuda dengan banyak kepentingan didalamnya.
“Kami minta agar setiap tahapan, kami MRP diikutsertakan dan dilibatkan,” tegas Dorce.
Menanggapi masukan, usulan dari MRPBD, Karo SDM Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Dewa Gede Juliana mengatakan bahwa Polda hanya mengikuti syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Mabes Polri. Semuanya telah dilakukan sesuai standar dan pertimbangan, baik untuk syarat kepada OAP maupun non OAP.
“Seleksi ini bukan sekedar memenuhi kuota, tapi bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita dalam menjawab kebutuhan. Misalnya psikologi, semua sudah ada standarnya, tidak bisa diubah. Saat ini yang penting adalah, mari kita siapkan anak-anak kita, Saya yakin dan percaya bahwa anak-anak kita tidak kalah dengan anak-anak lainnya di luar Papua,” ucap Dewa.
Sebelumnya, Polda Papua Barat Daya melakukan rapat persiapan penerimaan anggota Polri tahun 2025 dengan mengundang puluhan kepala sekolah, rektor universitas, kepala kementerian agama dan MRPBD guna meminta masukan dan tanggapan terkait penerimaan Polisi.
Adapun kuota nasional yaitu 4000 untuk bintara, 750 untuk tamtama atau Bharada dan 275 untuk jenjang Akpol atau taruna. (oke)
___
___
___
___
Komentar