RAJA AMPAT, PBD – Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Elisa Kambu menyaksikan secara langsung pemasangan mooring buoy sekaligus melakukan penyerahan bantuan di Area VI Perairan Kepulauan Fam, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, Rabu (21/1/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah bersama mitra konservasi dalam menjaga kelestarian ekosistem laut Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam, Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan, Ketua DPR Papua Barat Daya Ortis Fernando Sagrim, Anggota DPR PBD Fraksi Otsus Robert George Yulius Wanma, Senior Vice President dan Executive Chair Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany, Kepala BLUD UPTD KKP Raja Ampat Syafri Tuharea, jajaran pimpinan OPD Pemprov PBD, kepala distrik, kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat dan mitra terkait.
Gubernur PBD Elisa Kambu dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat untuk bersyukur atas anugerah alam luar biasa yang dimiliki Papua, khususnya Raja Ampat yang dikenal dunia sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi.
Menurutnya, banyak wisatawan dari berbagai belahan dunia rela mengeluarkan biaya besar hanya untuk menikmati keindahan Raja Ampat. Oleh karena itu, masyarakat lokal sebagai pemilik wilayah justru harus menjadi pihak yang paling bangga sekaligus paling bertanggung jawab dalam menjaga kelestariannya.
“Mereka (wisatawan) datang hanya untuk menikmati, tapi kita yang punya. Karena itu kita wajib menjaga, merawat, dan melestarikan. Ini bukan barang milik kita, ini titipan untuk anak cucu kita,” ujar Gubernur PBD Elisa Kambu.
Ia menegaskan pemasangan mooring buoy bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah dan para pemerhati lingkungan dalam melindungi terumbu karang dari kerusakan akibat jangkar kapal.
Gubernur turut menekankan pentingnya regulasi yang jelas agar pengelolaan kawasan konservasi memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
“Prioritas kita pertama yakni kelestarian alam, kedua masyarakat, dan ketiga baru pemerintah. Kalau alam rusak, semua akan hilang,” ucapnya.
Selain itu, Mantan Bupati Asmat ini mengingatkan ancaman praktik penangkapan ikan dengan bom yang masih terjadi di beberapa wilayah serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga laut dengan cara-cara yang ramah lingkungan.
Sementara itu, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam menegaskan bahwa masyarakat Raja Ampat sejak dulu telah menjaga laut, pulau, dan gunung yang diwariskan leluhur. Namun menurutnya, pelestarian lingkungan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami jaga Raja Ampat ini untuk siapa? Kalau kami hanya jaga tapi tidak makan, itu juga tidak adil. Maka sekarang kita harus atur supaya jaga lingkungan dan masyarakat juga bisa hidup,” kata Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam.
Dirinya menuturkan bahwa pemasangan mooring buoy bertujuan untuk menghentikan kebiasaan kapal membuang jangkar sembarangan yang merusak terumbu karang. Kedepan, pemerintah daerah akan melengkapi kawasan dengan rambu-rambu lalu lintas laut dan jalur pelayaran yang jelas.
Bupati menegaskan akan disusun regulasi kampung dan skema pengelolaan bersama melalui BUMDes atau koperasi agar pendapatan dari aktivitas wisata dapat dikelola secara transparan dan adil.
“Kalau kita sudah atur diri kita sendiri, baru kita bisa atur orang luar. Jangan sampai kita sendiri yang merusak apa yang sudah dijaga turun-temurun,” tegasnya.
Kemudian, Kepala BLUD UPTD KKP Raja Ampat Syafri Tuharea menyebut bahwa secara keseluruhan terdapat sekitar 170 titik mooring buoy yang direncanakan akan dipasang di kawasan konservasi Raja Ampat.
“Pada tahap awal, terdapat 45 titik prioritas yang telah disurvei, dengan masa berlaku data survei selama lima tahun. Pada kegiatan kali ini, dipasang enam unit mooring buoy, sehingga total yang terpasang saat ini menjadi delapan unit,” terang Kepala BLUD UPTD KKP Raja Ampat Syafri Tuharea.
Syafri mengakui bahwa mooring buoy berfungsi sebagai alat kendali penggunaan kawasan, khususnya bagi kapal wisata selam yang mengunjungi habitat penting terumbu karang.
“Ini seperti tiket masuk bioskop. Kalau kuota penuh, kapal harus menunggu. Tujuannya agar aktivitas wisata tetap terkontrol dan ekosistem terjaga,” imbuhnya.
Ia memaparkan, data menunjukkan pada tahun 2025 terdapat 206 kapal yang masuk ke kawasan konservasi Raja Ampat. Tanpa mooring buoy, pembuangan jangkar berpotensi menyebabkan kerusakan terumbu karang dalam skala besar.
“Kedepan, pemerintah akan menerapkan sistem mooring fee yang hasilnya akan dibagi untuk masyarakat, sesuai arahan Gubernur dan Bupati,” ungkapnya.
Selain itu, dirinya membeberkan bahwa terdapat sanksi tegas akan diberikan bagi kapal yang melanggar, mulai dari peringatan hingga blacklist dari kawasan konservasi.
“Pemasangan mooring buoy ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan kawasan konservasi Raja Ampat yang melibatkan pemerintah, mitra konservasi, serta masyarakat lokal,” harapnya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menegaskan komitmen untuk terus menjaga Raja Ampat agar tetap lestari, aman, tertib, dan memberi manfaat berkelanjutan bagi generasi kini dan mendatang. (Jharu)
Komentar