SORONG, PBD – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong menggelar Forum Konsultasi Publik KPPN Sorong tahun 2024, bertempat di Aula Lantai 2 KPPN Sorong, Rabu (21/8/24).
Berdasarkan pantauan Sorongnews.com, Forum Konsultasi Publik KPPN Sorong tahun 2024 itu melibatkan sejumlah mitra kerja KPPN Sorong, terdiri dari satuan kerja(Satker), stakeholder serta para pengguna layanan dan akademisi.
Kepala KPPN Sorong, Gandung Triyasmoko mengatakan bahwa, pelaksanaan forum itu menjadi sebuah wadah dalam mengevaluasi terhadap standar pelayanan KPPN Sorong yang telah diimplementasikan selama ini oleh pihaknya.
“Dengan dilakukannya forum yang telah dilaksanakan, kami mendapatkan riview, saran dan rekomendasi dari para stakeholder mitra kerja kami terhadap pelayanan yang telah kami berikan selama ini, dengan tujuan agar dapat meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya di KPPN Sorong ini,” kata Kepala KPPN Sorong, Gandung Triyasmoko saat ditemui Sorongnews.com usai Forum Konsultasi Publik KPPN Sorong tahun 2024.
Diakuinya bahwa, dengan pelaksanaan forum tersebut, pihaknya menerima berbagai usulan dan rekomendasi yang telah disampaikan para stakeholder mitra kerja KPPN Sorong, sehingga kedepannya dapat dijadikanreferensi bagi kebijakan penyusunan standar layanan yang kemudian diimplementasikan oleh pihaknya.
“Ada beberapa masukan dan rekomendasi, nanti masukan dan rekomendasi ini akan kami pilah lagi, yang sifatnya menjadi ranah KPPN, seperti perlunya peningkatan layanan dan customer service di KPPN maka itu akan kami tindaklanjuti kedepan. Selanjutnya, terhadap rekomendasi yang sifatnya kebijakan, maka akan kami mengusulkan kepada atasankami di kantor pusat, sehingga dapat ditindaklanjuti kemudian,” terangnya.
Dipaparkannya bahwa, dalam mengimplementasikan pelayanan kepada publik, pihaknya telah menemukan sejumlah kendala disebabkan oleh juga mendapati beberapa kendala disebabkan oleh kontur dan geografis yang cukup luas dan akses yang cukup sulit dijangkau pada beberapa titik.
Pada kesempatan itu, dibeberkannya bahwa, banyaknya Satker di Provinsi termuda Papua Barat Daya yang menjadi sasaran pelayanan KPPN Sorong juga menjadi tantangan tersendiri bagi pihaknya.
“Melalui tantangan yang dihadapi ini, maka kami semakin semangat untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada pengguna layanan, yang nantinya layanan yang diberikan KPPN Sorong dapat terlaksana secara lancar, efektif dan baik,” bebernya.
Dirinya menyebutkan bahwa, struktur KPPN Sorong diakuinya tidak memiliki SDM yang banyak, dalam tugas kerja KPPN Sorong hanya dibantu oleh 18 orang, sehingga pihaknya menerapkan model pengelolaan SDM yang tepat serta soluditas yang tinggi antar pegawai, guna seluruh tugas-tugas perbendahaan di wilaya kerja KPPN Sorong dapat terselesaikan dengan baik den tepat.
“Kami di KPPN Sorong ini hanya 19 orang, namun kami memiliki soliditas tinggi, serta didukung olej keterampilan dan kemampuan pada beberapa bidang (multi talenta). Maka, setiap pegawai bisa memenuhi kebutuhan bidang atau seksi yang ada di KPPN Sorong,” sebutnya.
Dirinya berharap, melalui pelaksanaan forum tersebut, kedepannya mendapatkan timbal balik informasi sekaligus review terhadap kualitas layanan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas KPPN Sorong kedepannya.
Dalam pelaksanaan forum itu, dilaksanakan pemutaran video anti korupsi, pemaparan materi standar pelayanan publik pada KPPN Sorong dan sosialiasi anti korupsi oleh Kepala KPPN Sorong, penyampaian masukan dan pendapat, penandatanganan berita acara, foto bersama hingga office-tour (area layanan) dan ramah tamah. (Jharu)
Komentar