SORONG, PBD – Asosiasi Kontraktor Orang Asli Papua menggelar audiensi dengan Kepala Bandara DEO Sorong di ruang pertemuan Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (16/3/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Asosiasi Kontraktor OAP Adolfinus Watem didampingi Sekretaris Paulus Sagisolo bersama sejumlah perwakilan kontraktor OAP yang tergabung dalam berbagai asosiasi usaha di Papua Barat Daya.
Sekretaris Asosiasi Kontraktor OAP, Paulus Sagisolo mengatakan pertemuan tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi agar pengusaha dan kontraktor Orang Asli Papua dapat diberikan peluang untuk terlibat dalam pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan bandara yang berada di bawah Kementerian Perhubungan.
“Pertemuan ini kami lakukan untuk meminta perhatian agar kontraktor OAP yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya yang tergabung dalam sekitar 10 asosiasi kontraktor, dapat diberikan peluang dan kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan di bandara,” ujar Paulus.
Ia menjelaskan, asosiasi kontraktor OAP yang ada saat ini terdiri dari berbagai organisasi usaha dengan jumlah anggota yang cukup banyak.
“Di dalam asosiasi kami ada sekitar 10 organisasi kontraktor. Setiap asosiasi memiliki kurang lebih 20 anggota, sehingga jika ditotal ada sekitar 500 pengusaha Papua yang berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi,” katanya.
Menurutnya, keterlibatan kontraktor OAP dalam berbagai proyek di bandara diharapkan dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat asli Papua sekaligus membangun kemitraan yang baik dengan pihak pengelola bandara.
Sementara itu, Kepala Bandara DEO Sorong, Soekarjo mengatakan pihaknya menerima audiensi tersebut setelah sebelumnya menerima surat permohonan pertemuan dari asosiasi kontraktor OAP.
“Pada dasarnya kami sangat mengapresiasi adanya putra-putra Papua yang ingin berkontribusi di bandara. Karena itu hari ini kami menerima audiensi mereka untuk mendengar langsung aspirasi yang disampaikan,” kata Soekarjo.
Ia menjelaskan bahwa dalam pengelolaan anggaran bandara terdapat dua jenis belanja, yakni belanja barang dan belanja modal. Untuk belanja modal, kata dia, pengadaannya dilakukan melalui mekanisme APBN sehingga tidak dapat diputuskan langsung oleh pihak bandara.
“Belanja modal itu melalui mekanisme APBN, jadi tidak bisa kami tentukan langsung. Namun untuk belanja barang seperti pemeliharaan atau layanan tertentu, bandara terbuka bagi seluruh pengusaha yang memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku,” jelasnya.
Soekarjo menegaskan bahwa pihak bandara tidak pernah membatasi keterlibatan pengusaha asli Papua dalam kegiatan usaha di bandara.
“Kami terbuka untuk semua pengusaha, termasuk pengusaha asli Papua. Selama memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan hukum, tentu bisa ikut terlibat,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa saat ini sudah ada beberapa pengusaha asli Papua yang diberdayakan dalam kegiatan di Bandara DEO Sorong.
“Dari tahun lalu sudah ada sekitar tujuh pengusaha Papua yang terlibat dalam pekerjaan di bandara. Harapan kami ke depan semakin banyak pengusaha Papua yang bisa tumbuh dan berkontribusi di sini,” tambahnya.
Iapun tak sungkan memberikan nomor kontak salah satu pengusaha asli Papua yang kini sukses dibidang jasa Avsec Kabupaten Mimika kepada asosiasi kontraktor asli Papua di Papua Barat Daya agar bisa mengikuti jejak pengusaha tersebut.
Menurut Soekarjo, keberadaan pengusaha lokal di bandara penting agar pembangunan dan aktivitas ekonomi di wilayah Papua dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Ia pun berharap sinergi antara pengelola bandara dan pengusaha OAP dapat terus terjalin ke depan. (oke)
_____
Komentar