MERAUKE, PAPUA SELATAN – Yayasan WWF Indonesia dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan berkolaborasi dalam pengembangan sistem informasi geospasial dan rancang bangun pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Selatan.
Diawali dengan diskusi bersama Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), Universitas dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan yang berlangsung selama dua hari, 29-30 Maret 2023 di Swiss-Belhotel Merauke.
____
____
____
____
Plt Asisten I Sekda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno dalam sambutannya saat menutup diskusi menuturkan, saran masukan melalui diskusi terfokus tersebut telah menyusun program-program perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Provinsi Papua Selatan untuk masa mendatang.
“Kegiatan ini mengidentifikasi data dan informasi geospasial, sumber daya pengetahuan perangkat sistem dan infrastruktur serta kelembagaan dalam pengelolaan data geospasial,” tuturnya, Kamis (30/3/23) sore.
“Selain itu, kondisi terkini tentang data dan informasi tersebut ditujukan dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan sesuai dengan agenda pemda yaitu percepatan penyelesaian perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Papua Selatan,” sambung Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan.
Dia menjelaskan, Provinsi Papua Selatan (PPS) baru dibentuk sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 dan PPS diresmikan oleh Mendagri pada November 2022 lalu.
Pemprov Papua Selatan saat ini masih melaksanakan agenda pokok untuk mempersiapkan pemerintahan definitif termasuk didalamnya perencanaam pembangunan.
“Diskusi ini bagus sekali untuk mendukung tugas-tugas penjabat gubernur Papua Selatan dalam melaksanakan agenda pokok mempersiapkan pemerintahan definitif dan pemilu 2024,” ucap Agustinus Joko Guritno.
Menurut alumni APDN ini, hasil diskusi tersebut membantu roda jalannya pemerintahan definitif karena sudah memiliki perencanaan wilayah Provinsi Papua Selatan lebih dulu.
Dengan demikian, bisa menjadi dasar pedoman dalam tugas kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di PPS.
Sementara itu, Papua Program Manager Yayasan WWF Indonesia, Wika Rumbiak kepada Sorongnews.com mengatakan, diskusi perdana lintas sektor pemerintah, universitas dan LSM sangat penting dalam membangun pemahaman yang sama untuk pengembangan sistem informasi geospasial terkait kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dan strategi bersama.
Output yang diharapkan dari diskusi terfokus itu antara lain, tersedianya hasil penilaian sumber daya di lingkungan Provinsi Papua Selatan tentang pengembangan sistem informasi geospasial.
Tersedianya database informasi geospasial (data dasar dan tematik) terstandardisasi.
Tersedianya sistem informasi geospasial yang telah diujicoba dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis keruangan dan membangun integrasi data dan informasi dengan Tim Rancang Bangun Pembanguna Berkelanjutan di Provinsi Papua Selatan.
Selanjutnya, persentase peningkatan kapasitas mitra strategis dan internal WWF-Indonesia dalam pengembangan sistem informasi geospasial yang akan fokus pada lima pilar yaitu data, sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur dan teknologi atau pengetahuan.
“Ada 4 ruang lingkup turunan kerjasama Pemprov dan WWF. Kali ini kita fokus 2 ruang lingkup yaitu sistem pengembangan geospasial dan penyusunan rancang bangun pembangunan berkelanjutan. Dibeberapa wilayah provinsi dan kabulaten lain, kami juga mendukung perencanaan pembangunan sehingga pemda sangat penting berkolaborasi dengan mitra pembangunan,” tandas Wika Rumbiak. (Hidayatillah)
Komentar