SORONG, PBD- Sebanyak 20 Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang berada di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya resmi dilantik sebagai pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) periode 2022-2025, di salah satu hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (9/9/23).
Pelantikan dihadiri oleh Ketua Umum PB PAPDI Sally A. Nasution, Sekretaris Jenderal PB PAPDI Eka Ginanjar, Staff Khusus Kementerian Investasi Daya Edo Kondologit, Caretaker Pengurus IDI Wilayah PB Elkana Siringoringo, Kepala Dinkes PBD Naomi Howay, Kabiro Pemprov PBD Eda Doo dan para dokter serta pengurus lainnya.
Ketua Umum PB PAPDI, Sally A.Nasution, usai melantik badan pengurus mengatakan PAPDI PB-PBD merupakan cabang paling termuda dan diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik baik masyarakat.
“Seluruh anggota Cabang PBD-PB merupakan yang paling bungsu dari 39 cabang di seluruh Indonesia, karena masih baru maka kami harap seluruh pengurus dapat mensukseskan semua sistem layanan kesehatan daerah tempat cabang tersebut,” ujar
Baginya, semua diperlukan kolaborasi baik Pemda, Pimpinan Rumah Sakit, juga IDI diharapkan bisa memperkuat layanan kesehatan pada semua tempat termasuk di Papua Barat dan papua Barat Daya.
“Sekali lagi kami pengurus pusat ingin semua cabang seirama men-support Pemerintah di semua cabang yang ada dalam daerah. Sehingga layanan-layanan kesehatan khususnya bidang penyakit dalam bisa dirasakan oleh masyarakat sampai ke pelosok,” tegasnya.
Dirinya, menghimbau, seluruh anggota PAPDI di Indonesia agar bisa mengisi semua pos layanan kesehatan, karena ini spesialis maka layanan dimulai dari rumah sakit baik dari tipe D ke A kalau ada didaerah tersebut. Mengapa demikian agar supaya masyarakat bisa mendapatkan atau memperoleh pelayanan yang terbaik dari PAPDI.
Sementara, Felix Duit, Selaku Ketua PAPDI Provinsi PB-PBD, menuturkan dengan kehadiran organisasi profesi dokter spesialis Indonesia cabang Papua Barat Daya diharapkan menjadi mitra Pemerintah Daerah.
“Jadi dalam arah kebijakan pembangunan sektor kesehatan dan layanan kesehatan itu organisasi profesi ini bisa dilibatkan mulai dari perencanaan Dinkes maupun Bappeda,” jelasnya.
Bebernya, semua hal guna pengupayaan dalam pembangunan sektor kesehatan dan layanan kesehatan, itu bisa melalui organisasi profesi dengan menjadikan PAPDI sebagai mitra untuk memberikan input bahkan masukkan.
Felix bilang, secara kebijakan pembangunan sektor kesehatan betul-betul berdasarkan permasalahan yang ada di daerah.
“Dalam penyampaian Pj Gubernur PBD melalui Kepala Dinas Kesehatan ternyata sudah sangat pas dengan apa yang diharapkan oleh kita sebagai organisasi profesi,” imbuhnya.
Sehingga, Ia berharap PAPDI PB-PBD dapat turut berperan dalam membantu pemerintah melalui pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (Mewa)
Komentar