Kecewa Dengan Putusan Pansel Anggota MRP Papua Barat Daya, Suku Maya Duduki Kantor Gubernur

SORONG, PBD- Merasa adanya faktor kecurangan dalam penetapan calon anggota terpilih Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya, masyarakat suku Maya Kalanafat duduki kantor gubernur Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu (7/6/23).

Salah satu pengunjuk rasa, Fatra saat berorasi mengatakan pihak meraka merasa kecewa sebab salah satu suku pribumi dari suku Maya tidak ada satupun yang lolos dan panitia tidak berlaku jujur dengan menetapkan hasil keputusan calon anggota terpilih MRP PBD.

“Panitia tidak punya hak untuk menggugurkan salah satu calon tugas mereka yaitu mempersiapkan pelaksanaan dan menetapkan kemudian persiapkan acara pelantikan,” ungkap salah satu koorlap lainnya.

Jelasnya, semua harus berdasarkan juknis akan tetapi yang dilakukan panitia keluar dari jalur, pihaknya juga mempertanyakan aturan panwas didalam panitia.

“Ada kepanitiaan ada pihak kepolisian dan kejaksaan negeri sebenarnya apa yang mereka lakukan didalam situ, harusnya mereka jeli terhadap hukum,” bebernya.

Katanya, tidak ada perwakilan adat suku Maya didalam penetapan tersebut padahal peraturan Gubernur sangat jelas bahwa, kouta adat dan perempuan selesai di tingkat kabupaten dan tidak dilakukan seleksi di tingkat provinsi.

Sehingga, mereka meminta agar Pejabat Gubernur PBD Muhammad Musa’ad harus bertemu langsung dengan suku Maya untuk menindaklanjuti penetapan calon anggota MRP yang dinilai kurang jujur oleh panitia.

Menurut pantauan sorongnews.com terlihat ketua panitia pemilihan Hanike Monim dan Asisten I Bid. Pemerintah PBD Septinus Lobat mendengarkan aspirasi.

Namun selang beberapa menit kemudian sempat terjadi adu mulut bersama massa aksi yang kemudian membuat keduanya meninggalkan massa aksi.

Aksi demo sempat diwarnai dengan pembakaran ban yang dilakukan oleh massa aksi karena kesal lamanya menunggu kedatangan Pejabat Gubernur.

Sampai berita ini diturunkan masa aksi masih terus berada dalam halaman kantor gubernur, mereka akan menunggu sampai orang nomor satu di Provinsi Papua Barat Daya ini datang dan menerima aspirasi mereka. (Mewa)