SORONG, PBD – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) pada 8 Februari 2026 dan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2026, Pengurus Daerah JMSI Papua Barat Daya menggelar Seminar Nasional bertema “Harmonisasi Polri dan Pers di Papua Barat Daya” di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Jumat (13/2/2026).
Kegiatan ini dirangkaikan dengan sosialisasi nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait koordinasi perlindungan kemerdekaan pers serta penegakan hukum atas penyalahgunaan profesi wartawan.
Selain itu, dilakukan penandatanganan Deklarasi Bersama bersama Polda Papua Barat Daya sebagai komitmen mewujudkan sinergi antara Polri dan insan pers dalam menyajikan informasi yang transparan, profesional, dan berkeadilan.
Seminar dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Papua Barat Daya, Eltje Salomina, mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya kegiatan.
Dalam sambutannya, Eltje Salomina menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Di era digital, seluruh pihak dituntut menjaga ruang publik tetap sehat dan kondusif.
“Pers dan Polri memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga stabilitas dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar. Sinergi harus dibangun atas dasar saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme, keterbukaan informasi publik, serta kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik dan asas praduga tak bersalah.
Sementara itu, Ketua JMSI Papua Barat Daya, Zakarias Abner Balubun, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi antara Dewan Pers, Polri, dan JMSI sebagai inisiator.
Ia menjelaskan, Pengda JMSI Papua Barat Daya dilantik pada Oktober 2025 di Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Meski belum genap setahun berdiri, JMSI PBD terus berupaya berkontribusi melalui pemberitaan yang membangun.
“Media yang sehat, beretika, dan jujur masih perlu diperkuat dari sisi ekonomi. Perusahaan pers membutuhkan dukungan agar tetap bertahan di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” katanya.
Ketua Panitia, Yohanes Sole, menuturkan bahwa harmonisasi Polri dan pers sangat penting untuk mencegah disinformasi yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Seminar ini menghadirkan narasumber Direktur Reskrimsus Polda Papua Barat Daya, Iwan P. Manurung, mewakili Kapolda Gatot Haribowo. Selain itu, hadir secara daring Anggota Pokja Dewan Pers Erick Tanjung dan Pengurus Pusat JMSI Satria Utama Batubara.
Kegiatan berlangsung dalam bentuk diskusi publik, talkshow interaktif, pemaparan materi, serta sesi tanya jawab.
Terlihat hadir, Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong mewakili Wali Kota Sorong dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sorong, mewakili Bupati Sorong, Kapenrem 181 PVT, perwakilan BINDA, Pimpinan Media Massa, Pimpinan Organisasi Pers, Jurnalis, anggota Polri dari Satuan kerja Polda dan Polres Polresta se Papua Barat Daya, wartawan, aktivis dan akademisi.
Melalui seminar ini, JMSI Papua Barat Daya berharap terbangun dialog yang terbuka, konstruktif, dan solutif guna memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan media, serta menjaga iklim demokrasi yang sehat di Provinsi Papua Barat Daya. (Jharu)
Komentar