SORONG, PBD – Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya telah mendeklarasikan dirinya sebagai salah satu wadah generasi muda Papua dan Nusantara untuk mengawal pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
Yanto Ijie yang memimpin Fopera pun merupakan salah satu tokoh pemuda yang cukup kritis mengawal pembangunan Papua Barat Daya. Tercatat Yanto Ijie yang pernah memimpin unjuk rasa pada Jumat (13/1/23) menolak keberadaan sejumlah pejabat di Pemprov Papua Barat Daya, kini berbalik arah mendukung pemerintahan provinsi PBD dan pejabat Gubernur PBD.
Ditemui usai deklarasi di taman Sorong City Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (17/6/23) Yanto mengakui bahwa Ia orang pertama yang melakukan unjuk rasa di kantor Gubernur Papua Barat Daya 1 bulan setelah provinsi PBD lahir.
“Saya orang pertama yang demo di kantor gubernur 1 bulan saat usia Provinsi Papua Barat Daya. Saya orang pertama yang demo untuk memperjuangkan kepentingan orang banyak, Saya bicara untuk kepentingan orang asli Papua, kepentingan suku nusantara dan juga kepentingan tim-tim yang berjuang untuk pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Supaya pemerintah bisa memperhatikan orang asli Papua, suku-suku asli perjuangan dan itu sudah terbukti bahwa Gubernur sudah jalan dengan kebijakan yang ditetapkan hampir 80% lebih orang asli Papua menempati posisi jabatannya, kemudian yang berikut tugas-tugas Gubernur dengan MRP juga sudah berjalan dengan baik dan itu patut untuk didukung,” ujar Yanto.
Terkait kabar bahwa Fopera adalah setingan untuk mendukung Pj Gubernur Papua Barat Daya dampak dari aksi demo yang menentang Pj Gubernur PBD, Yanto meluruskan bahwa isu dan kabar tersebut tidak benar. Ia menjelaskan bahwa pembentukan Fopera ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei lalu. Sebelum aksi demo-demo belakangan ini. Namun karena pertimbangan lain, diundur hingga tanggal 1 Juni bertepatan dengan hari Lahir Pancasila. Namun karena hal lain, deklarasi akhirnya ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2023 di Taman Sorong City.
Pada kesempatan deklarasi tersebut juga disampaikan pernyataan Sikap Fopera PBD yaitu :
1. Bahwa kami FOPERA Papua Barat Daya Menolak Dengan Tegas Aksi- Aksi Demo mengatasnamakan Masyarakat Sorong Raya yang mengkritisi Pemerintah Tanpa Berbasis Data.
2. Kami FOPERA Papua Barat Daya Menolak Dengan Tegas Aksi-Aksi Demo oleh sekolompok masyarakat yang meminta Bapak PJ. Gubernur Papua Barat Daya DR. Drs. MUHAMMAD MUS’AD, M.SI Diberhentikan Oleh Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri.
3. Bahwa Kami Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Papua Barat Daya dan Masyarakat Sorong Raya Papua Barat Daya menilai Kinerja kepemimpinan Bapak DR. DRS. MUHAMMAD MUS’AD, M.SI sebagi PJ. Gubernur Papua Barat Daya telah melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik sesuai amanat Undang- undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan Tugas-Tugas Penyelenggaran Pemerintahan menurut peraturan-perundangan dibidang pemerintahan berjalan dengan baik dan sukses.
4. Bahwa Kami FOPERA Papua Barat Daya Dan Seluruh Masyarakat Sorong Raya Papua Barat Daya Menyatakan Mendukung Pemerintah dan Mendukung Sepenuhnya Bapak Dr. Drs. MUHAMMAD MUS’AD, M.SI sebagi PJ. Gubernur Papua Barat Daya sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 dan apabila Bapak Presiden RI dan Bapak Menteri Dalam Negeri Memutuskan Dr. Drs. MUHAMMAD MUS’AD, M.SI untuk melanjutkan/memperpanjang Tugas Pj. Gubernur Papua Barat Daya sampai dengan tahun 2024 maka kami Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Papua Barat Daya “FOPERA” dan Masyarakat Sorong Raya Papua Barat Daya menyatakan sikap Siap Mendukung.
Selain itu, Fopera juga menyampaikan masukan mereka kepada Pj Gubernur Papua Barat Daya diantaranya meminta untuk memprioritaskan tim perjuangan pemekaran Papua Barat Daya.
Meminta pemerintah menetapkan hari perjuangan pemekaran PBD yaitu pada tanggal 26 Desember sebagai hari inisiatif provinsi PBD, 15 Februari sebagai hari lahir deklarasi PBD, 17 November sebagai hari penetapan provinsi PBD dan 9 Desember sebagai peresmian lahirnya provinsi PBD. Dimana pada hari-hari tersebut diadakan ibadah syukuran dan upacara bendera.
Serta meminta kebijakan Pj Gubernur PBD untuk memberikan santunan kepada keluarga pejuang yang telah meninggal dunia dan memohon memperhatikan kesejahteraan seluruh anggota pejuang pemekaran PBD. (oke)
Komentar