MAYBRAT, PBD – Penjabat (Pj) Bupati Maybrat, Bernhard E. Rondonuwu bersama para pimpinan OPD mengikuti exit meeting pemeriksaan terperinci atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Maybrat TA 2022 oleh BPK-RI Perwakilan Papua Barat di Sorong, Papua Barat Daya, Jum’at (14/4/23).
Selaku BPK-RI Perwakilan Papua Barat, Jojo menjelaskan beberapa hal terkait temuan signifikan yang dapat mempengaruhi opini antara lain, pengelolaan kas di kas daerah (kasda), dan pengelolaan kas di bendahara pengeluaran yang belum tertib dan belum memadai.
Tidak cuma itu, Ia juga membeberkan terkait penatausahaan dan pengamanan aset tetap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maybrat yang belum sepenuhnya tertib dan terdapat realisasi hibah, bansos serta BTT yang belum dipertanggungjawabkan.
Menanggapi hal itu, Bernhard Rondonuwu meminta kepada seluruh jajarannya di lingkungan Pemkab Maybrat, sebagaimana konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan BPK untuk segera diselesaikan.
“Saya tekankan agar penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) tidak lewat bulan Mei 2023 depan. Saya atensi minggu pertama Mei sudah diselesaikan,” tegas Rondonuwu.
Ia juga menekankan kepada seluruh OPD untuk mematuhi standar harga satuan regional dan segera melakukan sensus aset secepatnya.
“Saya sangat berterimakasih kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat. Sudah melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Maybrat. Beberapa point dari hasil pemeriksaan itu, akan segera ditindak lanjuti,” tutupnya. (Valdo)
___
__
___
___
___
___
___
___
__
___
__
__
__
___
Komentar