SORONG, PBD – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu angkat bicara menanggapi fenomena sejumlah kepala daerah di wilayahnya yang kerap bepergian ke luar daerah secara bersamaan.
Hal ini disampaikan Gubernur Elisa Kambu usai pertemuan bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk bertempat disalah satu hotel di Kota Sorong, Kamis (6/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Gubernur PBD Elisa Kambu menekankan pentingnya pembagian tugas dan tanggungjawab diantara kepala daerah agar roda pemerintahan didaerah masing-masing tetap berjalan dengan baik.
“Memangnya harus (hadir) begitu. Harusnya kalau berangkat itu bagi-bagi tugas. Siapa yang tinggal, siapa yang jalan,” tegas Gubernur PBD Elisa Kambu kepada awak media.
Ia menilai, keberangkatan kepala daerah ke luar wilayah merupakan hal yang wajar selama dilakukan dengan alasan jelas dan tidak mengganggu pelayanan publik. Namun, dirinya mengingatkan agar tidak dilakukan secara bersamaan.
“Jangan waktu yang bersamaan semua keluar, dan kami sudah beri tau,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut muncul menyusul ketidakhadiran sejumlah Bupati dan Wali Kota dalam pertemuan penting bersama Wamendagri Ribka Haluk yang membahas evaluasi kinerja pemerintahan serta sinergi pembangunan di Papua Barat Daya.
Berdasarkan pantauan Sorongnews.com, dari seluruh kepala daerah se-Papua Barat Daya, hanya sebagian yang hadir dalam pertemuan tersebut. Pejabat yang hadir diantaranya yakni Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Bupati Maybrat Karel Murafer, Wakil Bupati Maybrat Fernando Solossa, Bupati Raja Ampat Orideko Burdam, Bupati Tambrauw Yeskiel Yesnath serta Wakil Bupati Sorong Sutedjo.
Sementara itu, beberapa kepala daerah yang tidak hadir antara lain yakni Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim, Bupati Sorong Johny Kamuru, Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak, Wakil Bupati Tambrauw Paulus Ajambuani serta Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan.
Pertemuan antara Gubernur, Wamendagri, dan kepala daerah se-Papua Barat Daya itu merupakan bagian dari upaya mempercepat konsolidasi pemerintahan di provinsi termuda di Indonesia tersebut. (Jharu)
Komentar