SORONG,- Tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional (HPN) berdasarkan keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985.
Hal tersebut disikapi oleh Ketua Harian Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat, Franky Umpain saat ditemui di Kota Sorong, Papua Barat, Selasa (8/2/22).
Ia mengatakan bahwa pers adalah ruang informasi publik yang tentunya menjadi harapan masyarakat Papua untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas dari penyajian pemberitaan yang dimuat para Insan pers tentunya.
Franky pun berharap pers di Indonesia kedepannya tidak ada lagi jurnalis abal-abal yang tidak memiliki kartu identitas yang sah serta tidak menjalankan keprofesian dengan baik.
Selain itu, Ia menuturkan dengan penyajian pemberitaan dari jurnalis abal-abal yang tidak memberikan edukasi kepada masyarakat, Ia menginginkan hal tersebut tidak terjadi lagi.
Dikatakannya, dengan peringatan HPN ini, insan pers dimanapun berada dapat mengedepankan independensinya pers, pers harus terus berkontribusi terhadap perkembangan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
“Sedikit mengkritisi, selama ini kita mencoba melihat beberapa pemberitaan salah satunya dari tulisan yang mengatasnamakan insan pers yang semata-mata banyak bermunculan di platform media sosial, terkadang tulisan atau pemberitaan yang disajikan notabenenya mereka tidak mereview dan mengkaji secara baik, sehingga pemberitaannya mentah langsung dari narasumber kemudian dinaikkan dan tayang ke publik,” kata Ketua Harian LMA Papua Barat.
Dimana, masyarakat adat Papua mengucapkan banyak terima kasih atas kinerja profesional dari insan pers yang selama ini mendukung program dari masyarakat adat dalam membangun sinergitas terkait pemberitaan yang mendorong revitalisasi adat di Papua Barat yang didukung insan pers.
“Insan pers harus menjadi guru, menjadi teladan bagi masyarakat di Papua, yakni dengan memberikan edukasi dan pengetahuan dari informasi yang disajikan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi aktual dari pemberitaan yang tayang di publik,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Ia menyebutkan pers mendukung pemerintah pusat hingga daerah dalam meyakinkan bahwa adat menjadi hal penting bagi pembangunan bangsa yang perlu ditata kembali.
“Masyarakat adat Papua terus konsisten terhadap independensinya, berkontribusi dalam memberikan informasi terhadap adat yang perlu ditata kembali,” tutupnya (Jharu)
Komentar