SORONG, PBD – Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Elisa Kambu mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersama-sama meningkatkan kinerja dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur PBD Elisa Kambu dalam rapat paripurna DPR PBD bertempaf di salah satu hotel di Kota Sorong pada Rabu (19/11/2025).
Pelaksanaan rapat paripurna DPR PBD itu dalam agenda penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan fraksi-fraksi DPR terkait Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam pemaparannya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus utama pemerintah daerah tahun mendatang, terlebih setelah Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan oleh DPR.
“Saya minta OPD lebih meningkatkan kemandirian fiskal pendapatan asli daerah. Terhadap yang satu ini, saya minta OPD lebih serius. Kenapa saya bilang lebih serius? Karena indikator kinerja utama saya sebagai kepala daerah yaitu meningkatkan PAD, dan ini akan menjadi evaluasi kinerja,” tegas Gubernur PBD Elisa Kambu.
Gubernur turut mengingatkan seluruh jajaran pimpinan OPD, staf ahli, para asisten, serta para Kepala Biro Setda agar bekerja lebih optimal dan profesional dalam menjalankan program sesuai visi dan misi pemerintah daerah.
“Sebagai Aparatur Sipil Negara, maka jalankan visi dan misi pemerintah daerah. Dalam melaksanakan program dan kegiatan, perhatikan kemampuan keuangan daerah tahun 2026,” ucapmua.
Selain itu, Elisa Kambu menyampaikan apresiasi atas pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap kinerja OPD. Ia mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah provinsi tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat eselon II dan eselon III untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
“Sebagai informasi kepada Dewan yang terhormat, saat ini saya sedang melakukan evaluasi kinerja OPD, khususnya eselon II termasuk eselon III,” bebernya.
Agenda rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kemampuan fiskal daerah dalam menghadapi tahun anggaran 2026. (Jharu)
Komentar