SORONG, PBD – DPR Papua Barat melalukan kunjungan kerja ke DPR Papua Barat Daya, di kantor sementara DPRPBD Jalan Pendidikan Kilometer 8 Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (7/3/25).
Kunjungan kerja tersebut dibuka oleh pimpinan sementara DPR Papua Barat Daya, Henry Wairara dan Anneke Lieke Makatuuk didampingi wakil ketua DPR Papua Barat, Samsudin Seknun.
Dalam kunjungan tersebut, Samsudin Seknun didampingi 4 anggota DPR lainnya diantaranya, Ketua Fraksi Golkar, Ali Ngabalin, Alosius P. Siep, fraksi Nasdem dari partai Perindo, Irsan Lie dari PDIP dan Safri Bani dari Nasdem.
Ditemui usai audiensi dan rapat kordinasi tersebut, Samsudin Seknun mengatakan bahwa pertemuan tersebut dalam rangka membahas tentang Inpres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden RI.
“Inpres ini kan berdampak pada anggaran sehingga kemudian menjadi diskusi dari teman-teman di Papua Barat untuk bagaimana kita melihat apa yang dari pemerintah pusat ini berdampak terhadap perencanaan pembangunan yang ada di tanah Papua dan tentu bertentangan dengan semangat UU Otonomi khusus nomor 2 tahun 2021,” ujar Seknun.
Oleh karena itu, DPR Papua Barat menginisiasi dan hendak menyatukan persepsi DPR Provinsi di enam Provinsi di tanah Papua untuk memiliki kesepahaman dalam hal tersebut.
“Kami bukan menolak tapi kita minta kebijakan untuk khusus di enam provinsi di tanah Papua jangan ada efisiensi anggaran karena sudah barang tentu pasti apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi itu pasti mengarah pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus juga pikirkan di daerah khususnya kita di tanah Papua karena masih banyak belum tercover dengan baik,” lanjut Seknun.
Apalagi menurut Seknun, efisiensi anggaran akan sangat berdampak pada daerah otonomi baru, yang harus berlari mengejar berbagai ketertinggalan.
“Kami berharap jangan diganggu dulu biarkan Otsus dia berjalan dengan rens waktu yang ada guna menekan angka kemiskinan, kemudian mengangkat kesejahteraan masyarakat di tanah Papua ini,” imbuhnya.
Sementara dalam audiensi tersebut, DPR Papua Barat Daya juga sepahaman terkait kebijakan peninjauan kembali Inpres efisiensi anggaran di tanah Papua karena dianggap akan menganggu proses pembangunan di wilayah tersebut.
Selanjutnya, DPR PB dan DPRPBD akan melakukan audiensi dan rapat kordinasi dengan DPR Papua selaku Provinsi induk di tanah Papua serta 3 DPR DOB lainnya yaitu DPR Papua Tengah, DPR Papua Pegunungan dan DPR Papua Selatan.
“Setelah semua memiliki 1 pemahaman, maka akan kami bawa aspirasi ini kepada presiden. Saya yakin dan percaya bahwa Presiden RI sebagai seorang negarawan cinta terhadap tanah Papua,” tutup Seknun. (Oke)
Komentar