KABUPATEN SORONG, PBD – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Provinsi Papua Barat Daya menggelar pertemuan sosialisasi dan advokasi imunisasi Inactivated Polio Vacine (IPV2) tingkat Provinsi Papua Barat Daya, bertempat di Aimas Hotel and Convention Centre, Kabupaten Sorong, Selasa (13/8/24).
Pantauan Sorongnews.com, pertemuan sosialisasi dan advokasi imunisasi itu dibuka langsung oleh Kadis Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Papua Barat Daya, Naomi Netty Howay.
Dalam pembukaan pertemuan sosialisasi dan advokasi imunisasi tersebut diwarnai dengan penandatanganan pernyataan pimpinan lintas sektor dalam pelaksanaan imunisasi IPV, BIAS dan pencapaian PIN Polio putaran 1, putaran 2, putaran 3 dan putaran 4 di Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024.
Kadis Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Papua Barat Daya, Naomi Netty Howay mengatakan bahwa, imunisasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan bahkan tidak terkena penyakit yang dapat dicegah oleh imnunisasi.
“Imunisasi tidak hanya melindungi seseorang, tetapi juga masyarakat dengan memberikan perlindungan menyeluruh kepada seluruh elemen masyarakat,” kata Kadis Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Papua Barat Daya, Naomi Netty Howay.
Lebih lanjut, diterangkannya bahwa, tujuan pemberian imunisasi adalah membentuk kekebalan tubuh agar tidak mudah terinfeksi virus penyebab penyakit.
“Pemberian imunisasi pada bayi dan anak menjadi hal yang penting, sebab tubuh bayi dan anak memiliki tingkat imunitas yang rendah, sehingga harus segera mendapatkan perlindungan dari infeksi penyakit menular,” ujarnya.
Diakuinya bahwa, saat imunisasi, anak akan diberikan vaksin untuk membantu mencegah atau menurunkan risiko infeksi atau pada penyakit tertentu, sehingga akan meminimalisir angka kejadian kesakitan dan komplikasi.
“Manfaat imunisasi bagi bayi dan anak sangat bagus untuk menghindari penyakit infeksi berbahaya yang dapat dicegah dengan imunisasi, sehingga bayi dan anak bisa tumbuh sehat,” bebernya.
Dipaparkannya bahwa, terdapat manfaat imunisasi yang lainnya yang bisa menurunkan angka kejadian penyakit, kecacatan, hilangnya nyawa seseorang yang disebabkan oleh penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi,, sehingga bayi anak dapat tumbuh sehat dan cerdas.
“Salah satu vaksin yang dapat membebaskan anak dari penyakit kelumpuhan adalah vaksin polio. Perlu diketahui, diakhir tahun 2023- trimester I tahun 2024, terjadi KLB Polio di 8 provinsi yaitu Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Banten,” jelasnya.
Dirinya menyampaikan bahwa, sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkomitmen untuk mempertahankan Indonesia bebas Polio dan berkontribusi dalam mewujudkan eradikasi Polio di dunia.
“Sebagai langkah konkrit dalam mewujudkan tujuan ini, Indonesia telah melaksanakan beberapa strategi dalam rangka melindungi anak-anak dan seluruh masyarakat Indonesia serta berkomitmen tinggi melakukan upaya-upaya yang dibutuhkan untuk mencapai Dunia Bebas Polio,” ucapnya.
Ditambahkannya, pertemuan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan imunisasi IPV2 tingkat Provinsi sangat penting dilakukan, guna mendapat dukungan dan kerjasama dalam pelaksanaan imunisasi IPV2 agar berjalan dan tercapai sesuai target yang diharapkan bersama.
Sebagai informasi, pertemuan sosialisasi dan advokasi imunisasi itu menghadirkan sejumlah narasumber yang handal dan mumpuni dalam bidangnya, diantaranya Ketua PP IDAI Papua Barat Daya, Kadis Pendidikan Papua Barat Daya, Ketua Komda KIPI Papua Barat Daya, Ketua MUI Kota Sorong serta Kepala Bidang Kesmas dan P2P Dinkes Provinsi Papua Barat Daya.
Diketahui, pertemuan sosialisasi dan advokasi imunisasi membahas dukungan IDAI dalam mendukung pelaksanaan program imunisasi di Provinsi Papua Barat Daya, bahas dukungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyiapkan peserta didik dalam pelaksanaan imunisasi rutin dan BIAS, bahas kebijakan imunisasi IPV2 dan pelaksanaan PIN Polio di Provinsi Papua Barat Daya, bahas strategi dan peran pemuka agama untuk mengurangi isu negatif imunisasi di masyarakat dan rencana tindak lanjut. (Jharu)
Komentar