SORONG, PBD – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sorong menggelar Diskusi Konsolidasi Demokrasi di Kantor Bawaslu Kota Sorong, Jumat (27/2/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan pemilihan umum di luar tahapan.
Diskusi tersebut melibatkan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Sorong Raya sebagai bagian dari partisipasi organisasi kepemudaan dalam mengawal proses demokrasi.
Ketua Bawaslu Kota Sorong, Abdul Kadir Kelosan menjelaskan bahwa agenda konsolidasi demokrasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026.
Dalam edaran tersebut, diakuinya bahwa, seluruh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta melaksanakan konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu.
“Tujuannya yakni menjaring aspirasi dan pendapat publik terkait refleksi perjalanan Pemilu dan Pilkada kemarin, yang nantinya menjadi catatan penting untuk kesiapan pemilu dan pemilihan berikutnya,” ujar Ketua Bawaslu Kota Sorong, Abdul Kadir Kelosan.
Menurutnya, kegiatan ini turut menjadi sarana bagi Bawaslu untuk mengukur sejauh mana penilaian publik terhadap kinerja pengawasan selama seluruh proses tahapan Pemilu dan Pilkada yang telah berlangsung.
Ia memaparkan, Bawaslu Kota Sorong menyasar berbagai elemen masyarakat dalam agenda konsolidasi ini, mulai dari organisasi kepemudaan (OKP), Cipayung, LSM, ormas, pemerhati demokrasi, hingga tokoh-tokoh politik.
“Kami ingin membuka ruang diskusi seluas-luasnya tentang masa depan demokrasi, baik di tingkat nasional maupun lokal. Partisipasi masyarakat sangat kami harapkan untuk membantu kerja-kerja pengawasan ke depan,” tuturnya.
Dirinya berharap, melalui konsolidasi demokrasi ini, masyarakat dapat lebih aktif memberikan akses informasi dan data kepada Bawaslu guna mempermudah proses pengawasan pada pemilu mendatang.
Sementara itu, Formatur Ketua HMI-MPO Cabang Sorong Raya, Solihin Beyete menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai forum diskusi semacam ini penting untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam demokrasi.
“Kami mengapresiasi langkah Bawaslu Kota Sorong yang melibatkan elemen mahasiswa dan pemuda dalam diskusi konsolidasi demokrasi. Ini menjadi ruang edukasi politik sekaligus penguatan komitmen bersama dalam menjaga proses demokrasi yang jujur dan adil,” kata Formatur Ketua HMI-MPO Cabang Sorong Raya, Solihin Beyete.
Ia berharap sinergi antara Bawaslu dan organisasi kepemudaan dapat terus terjalin, sehingga pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
Dengan digelarnya Diskusi Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Kota Sorong menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan partisipatif demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan berintegritas di Kota Sorong. (Jharu)
Komentar