SORONG, PBD – Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sorong menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data orang asli Papua (OAP) bertempat disalah satu hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (26/3/25).
Pelaksanaan bimtek pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data OAP itu ditandai dengan penabuhan tifa secara bersama-sama oleh Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong Onesimus Assem, narasumber bimtek serta pihak terkait lainnya.
____
____
____
____
Wali Kota Sorong Septinus Lobat menegaskan pentingnya pengumpulan data orang asli Papua sebagai upaya untuk menciptakan kebijakan afirmatif yang tepat sasaran.
“Bimtek ini sangat berarti untuk kedepan, terutama dalam hal pengelolaan data orang asli Papua di tengah keberagaman penduduk Kota Sorong. Data ini akan menjadi acuan dalam membuat kebijakan yang bermanfaat bagi OAP,” ujar Wali Kota Sorong Septinus Lobat.
Dirinya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini dan menyampaikan harapannya agar bimtek ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai strategi pengumpulan data OAP, khususnya di Kota Sorong.
“Kami berharap, dari bimtek ini, kita dapat memperoleh referensi yang lebih baik dalam strategi pengumpulan data orang asli Papua, sehingga dapat mendukung kebijakan afirmatif bagi OAP,” terangnya.
Disebutkannya bahwa, bimtek ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
“Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, materi yang disampaikan oleh narasumber diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam bagi peserta terkait pengelolaan data kependudukan yang lebih akurat dan menyeluruh,” sebutnya.
Dirinya berharap, dengan pelaksanaan bimtek ini, pengumpulan data OAP dapat lebih optimal, sehingga dapat mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya di Kota Sorong.
“Dengan dilaksanakannya bimtek ini, diharapkan dapat tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam merancang kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada orang asli Papua serta mendukung kesejahteraan OAP kedepannya,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, Onesimus Assem mengatakan bahwa, bimtek ini dinilainya sangat penting sebagai upaya untuk memastikan bahwa perencanaan dan pengalokasian anggaran yang dilakukan pemerintah tepat sasaran, terutama untuk masyarakat asli Papua.
“Saat ini, kita sudah memulai pendataan di tingkat 41 kelurahan. Kami akan terus melanjutkan program ini hingga selesai dalam enam bulan ke depan. Dengan data yang kami kumpulkan, pemerintah dapat lebih efektif dalam merencanakan anggaran dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat asli Papua,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, Onesimus Assem.
Dipaparkannya bahwa, melalui pelaksanaan bimtek ini bertujuan guna memberikan bekal pengetahuan bagi tim yang akan turun langsung ke lapangan.
“Tim yang terlibat akan dilatih agar dapat mengumpulkan data yang akurat, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan demikian, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan publik, termasuk perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, serta penyusunan kebijakan pemerintahan yang lebih inklusif,” paparnya.
Diakuinya, proses pendataan ini bukanlah hal yang mudah, namun dengan kerjasama berbagai pihak, pihaknya yakin akan dapat menyelesaikannya tepat waktu.
“Kegiatan pendataan ini akan berlangsung hingga pertengahan tahun 2025, dengan target untuk menyelesaikan seluruh proses pengumpulan data dalam waktu enam bulan kedepan. Data yang terkumpul diharapkan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pelayanan publik, perencanaan anggaran, pembangunan demokrasi, hingga penegakan hukum,” jelasnya
Dengan adanya pendataan yang lebih terstruktur dan akurat, diharapkannya bahwa orang asli Papua akan mendapatkan perhatian lebih dalam hal alokasi anggaran dan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat OAP di masa depan. (Jharu)
Komentar