SORONG, PBD – Kepala dinas sosial dan sejumlah perwakilan Dinsos se Papua Barat Daya mengikuti Bimtek Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di salah satu hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat sore (22/12/23).
Kadinsos Beatriks Msiren, SE dalam kegiatan penutupan Bimtek mengucapkan selamat kepada peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dengan baik.
“Semoga ilmu dan pengalaman yang saudara dapatkan dari kegiatan ini dapat diamalkan dalam menjalankan tugas sebagai operator DTKS dan SIKS-NG. Kami juga berharap kebiasaan ini dapat menjadi komunikasi awal untuk menyambung tali silaturahmi dalam membentuk kerjasama dalam mempererat hubungan sosial demi kemajuan pelayanan bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya,” ujar Beatriks.
Tambahnya bahwa Bimtek DTKS dan SIKS-NG sangat berguna bagi para Kepala Dinas Sosial se-Provinsi PBD dan juga operator yang mengelola data di daerah terkait dengan data stunting, kemiskinan ekstrem, ibu hamil atau menyusui, lansia dan disabilitas.
Peserta bimtek, sambungnya, mendapatkan materi tentang dasar-dasar DTKS dan SIKS-NG, tata cara pengisian dan validasi data, serta pelaporan data ke pusat. Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kementerian Sosial.
“Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data kesejahteraan sosial di Provinsi Papua Barat Daya, sehingga dapat mendukung pembangunan kesejahteraan sosial di masing-masing kabupaten dan kota,” pungkasnya.
Sementara itu, Penjabat Sekda Papua Barat Daya Edison Siagian pada pembukaan kegiatan, Jumat pagi mengatakan, persoalan kemiskinan, stunting dan sebagainya masih tinggi di Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga kalau data tidak bagus, maka akan sangat sulit menyelesaikan persoalan itu.
Menurut Sekda, yang paling tahu orang miskin di kabupaten/kota adalah Dinas Sosial Kabupaten/Kota masing-masing.
“Berapa jumlahnya, sebarannya dimana. Jadi kalau data itu tidak dimiliki oleh masing-masing dinas sosial kabupaten dan kota, untuk apa ada dinas sosial. Bagaimana kita mau kasih bantuan, kalau kita tidak tahu siapa yang mau dibantu. Data itu harus di-update sesering mungkin kalau bisa,” tegas Sekda.
Mumpung Provinsi Papua Barat Daya baru berusia 1 tahun, kata Sekda, maka gaya kerja harus seperti provinsi lain yang sudah tua.
“Hal-hal yang terkait kemiskinan bisa cepat kita atasi atau paling tidak kita bisa mengantisipasi hal-hal yang berhubungan dengan kemiskinan, kalau kita memiliki data by name by address,” bebernya.
Menurut Edison, target kemiskinan ekstrem tahun 2024 adalah nol persen. Bagaimana caranya menurunkan angka kemiskinan khususnya di Provinsi Papua Barat Daya, sedangkan data tidak ada. Sehingga dengan Bimtek tersebut dapat membuat Dinsos Kabupaten Kota bekerja lebih cepat dalam pendataan yang dibutuhkan.
Pada kesempatan tersebut diserahkan pula 6 unit perangkat komputer kepada setiap Dinas Sosial se PBD. (Oke)
Komentar