SORONG, PBD- Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, menghasilkan sejumlah program melalui Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Pertama, yang digelar dalam salah satu hotel di Kota Sorong, Rabu (24/5/23).
Kepala Dinkes Papua Barat Daya, Netty N. Howay, mengatakan Rakerkesda ini dimulai dari Kementerian Pusat, Provinsi Kabupaten Kota terkhusus kebijakan Pj Gubernur dalam bidang kesehatan dengan kelima program prioritas utama.
“Program-program itu dari sumber daya manusia, kesehatan, dokter dan dokter spesialis, jaminan 1.000 hari kehidupan, dan program nasional penurunan angka stunting,” ucap Kadis Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya.
Bebernya, semua berkerjasama dengan tugas yang berbeda untuk jalankan enam pilar kebijakan Kementerian Kesehatan. Sehingga penurunan angka stunting tingkat nasional tahun 2024 nanti berada pada 14% atau 3%.
Netty menjelaskan, hadirnya Papua Barat Daya disertai dengan kebijakan sesuai arahan Pj Gubernur melalui dinas teknis, yang sudah dianggarkan dalam program kebijakan dinas kesehatan.
“Program yang dianggarkan berproses secara bertahap ditahun 2023 kerjanya apa tahun 2024 kerjanya apa, begitu sampai seterusnya, contoh seperti pengadaan mobilitas pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Lanjut Netty, wilayah Papua Barat daya ini ada perairan dan juga daratan sehingga harus ada kesepakatan, mungkin ditahun ini ada pengadaan mobil puskesmas keliling tapi juga speed boat keliling seperti diwilayah-wilayah sulit dijangkau Raja Ampat, Sorong Selatan dan Tambrauw.
“Hal dilakukan agar kita bersinergi dengan hasil musrembang provinsi papua barat daya yang akan dikerjakan secara bersama-sama, begitu juga memperkuat rumah sakit baik milik pemerintah tapi juga swasta sebab RS Pemprov Papua Barat daya belum ada,” ungkapnya.
Sehingga sambungnya, bidang kesehatan harus perkuat kabupaten kota untuk melakukan pelayanan juga kebijakan keuangan seperti BPJS Kesehatan.
Baginya, hasil baik sudah diterima sesuai pesan Pj Gubernur hanya saja ada beberapa tidak membayar iuran, yang kemudian dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya seperti Kota Sorong dan Sorong Selatan.
“Saya telah menganggarkan dana dalam DPA sebesar 11 Miliar dipakai membayarnya, untuk Kota Sorong 8 Miliar dan Kabupaten Sorong selatan 3 Miliar lebih,” tandasnya.
Tuturnya, semua tunggakan dibayar oleh Dinkes PBD termasuk hak Dokter Spesialis Rs. Sele Be Solu. Dinkes tidak tinggal diam karena Gubernur sudah melakukan kebijakan untuk harus dianggarkan.
Netty menambahkan, Ia telah menganggarkan semua untuk nanti dibayarkan sehingga perlu ada MOU yang telah ditanda tangani bersama agar mengikat semua dalam melakukan pelayanan-pelayanan kesehatan.
Sementara Pj Gubernur PBD Muhammad Musa’ad, beri apresiasi pada Dinkes Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana telah gelar Rakerda yang merupakan kelanjutan rapat nasional pada februari lalu.
“Pembangunan kesehatan menjadi tanggung jawab seluruh perangkat sampai tingkat kampung semua tugas harus dijalankan sesuai yang diatur dalam regulasi, jika ada pihak yang tidak jalankan tugas dengan baik maka target pembangunan kesehatan dalam ketetapan RPJMD tidak dapat dicapai,”terangnya.
Oleh karena itu Musa’ad harap, melalui Rakerda Pertama ini dapat mencapai hasil yang baik sesuai dengan apa yang diinginkan untuk kemajuan pembangunan kesehatan ditanah Papua. (Mewa)
Komentar