SORONG, PBD – Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni tidak boleh dimaknai sekadar sebagai seremoni tahunan, tetapi harus menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, saat membuka Dialog Kebangsaan bertema “Penguatan Nilai-nilai Pancasila dalam Menjaga Stabilitas Kamtibmas dan Persatuan di Papua Barat Daya” yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Barat Daya di Vega Prime Hotel & Convention, Senin (1/6/2026).
“Peringatan Hari Lahir Pancasila harus kita jadikan sebagai refleksi bersama untuk memperkuat wawasan kebangsaan, bukan hanya kegiatan seremonial semata,” tegas Nausrau.
Menurut Nausrau, forum dialog ini bertujuan menanamkan rasa cinta terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Selain itu, kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat nilai-nilai kebinekaan, toleransi, kerukunan, dan kebersamaan yang selama ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Papua.
“Budaya masyarakat Papua sejatinya adalah budaya dialog, musyawarah, dan penyelesaian masalah secara adat dengan duduk bersama,” ujarnya.
Namun demikian, Nausrau mengakui nilai-nilai tersebut mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Karena itu, pemerintah berupaya menghidupkan kembali tradisi dialog sebagai cara utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pembangunan di Papua Barat Daya tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan dunia usaha, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Nausrau juga mengajak masyarakat untuk meninggalkan praktik-praktik yang tidak mencerminkan budaya Papua, seperti aksi pemalangan jalan dan berbagai tindakan destruktif lainnya.
“Segala persoalan harus diselesaikan dengan duduk bersama, menggelar dialog adat, dan mencari solusi secara bijak,” tegasnya.
Kedepan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ingin menghadirkan daerah yang tidak hanya dikenal karena kekayaan sumber daya alamnya, tetapi juga karena masyarakatnya yang rukun, harmonis, serta menjunjung tinggi nilai toleransi dan kebersamaan.
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan modal utama dalam memperkuat persatuan sekaligus fondasi penting bagi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Papua Barat Daya harus menjadi contoh daerah yang damai, inklusif, dan bersatu dalam keberagaman,” pungkasnya.
Dialog kebangsaan tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga organisasi kemahasiswaan. Kegiatan ini juga melibatkan lintas generasi sebagai upaya memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. (Oke)
Komentar