SORONG, PBD- Sebanyak 643 Guru P3K SMA/SMK tidak menerima gaji berbulan-bulan lamanya setelah SK dikeluarkan, membuat ratusan guru SMA/SMK P3K se Papua Barat Daya mendatangi Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (4/4/23).
Geisler Pattiran, selaku Koordinator Lapangan, saat ditemui media mengatakan aksi damai yang dilakukan guru P3K yang datang dengan pakaiam hitam putih dan pita merah putih itu untuk menuntut apa yang menjadi hak-hak dari para guru ASN P3K yang ada di lima kabupaten satu kota ini.
____
____
____
____
“Kami kurang lebih 643 guru P3K menuntut hak kami kurang lebih 4 bulan ditahun 2023 dan 5 bulan ditahun 2022 belum terealisasikan,” ungkapnya.
Adapun hak gaji yang belum dibayarkan adalah gaji bulan Mei hingga September tahun 2022 dan gaji bulan Januari hingga April 2023.
Bebernya, semua teman-teman yang merasakan hal perih ini telah sepakat agar dilaksanakannya aksi damai dengan tetap tertib menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan dilakukan setelah pelaksanaan ujian SMA/SMK.
“Puji Tuhan teman-teman baik dari berbagai pelosok daerah di Kabupaten Sorong dan Kota, dapat berkumpul di Kantor Gubernur untuk menyuarakan aspirasi kami,” terangnya.
Jelasnya, semua yang hadir merupakan P3K tahap pertama dan tahap kedua, selain itu ada juga 24 teman-teman guru yang malah belum menerima sama sekali hak-haknya setelah SK keluar.
“Sebelum jadi P3K kami bertugas sebagai guru honor yang dibayarkan melalui Honor Daerah (Honda) namun setelah SK P3K dikeluarkan gaji dari Honda distopkan,” tandasnya.
Ia berharap pemerintah segera berupaya merealisasikan hak-hak dari setiap guru yang adalah pahlawan tanpa tanda jasa.
“Sampai sekarang ini SK saja yang ada lalu gaji yang tidak ada, kami berhak untuk mendapat hak yang sama karena kami juga ASN yang telah mengikuti tes dan semua seleksi kemudian hasilnya diumumkan lewat portal BKN,” tutupnya.
Usai menyampaikan tuntutannya kepada Pj Sekda Papua Barat Daya, terlihat masa aksi pun meninggalkan halaman kantor Gubernur PBD dengan tertib dan aman.
Adapun Tuntutan Aksi Damai Guru P3K se-Provinsi Papua Barat Daya:
1. Kami Seluruh Guru PPPK SMA/SMK Menuntut Secepatnya Penyelesaian Administrasi SKPP Pengalihan Guru PPPK SMA/SMK SE PAPUA BARAT Guna Kepastian Nasib dan Gaji Kami.
2. Segera Menyelesaikan Gaji Teman-teman Kami Yang 24 Orang Di Antara Yang SK Terlambat di Terima Gaji mereka Bulan Oktober – Desember 2022 Belum di proses sampai Hari ini, dari Jumlah Kami 643 Org ASN PPPK Guru.
3. Segera menyelesaikan pembayaran Gaji 643 Org ASN PPPK Guru bulan Mei-
September 2022 beserta tunjangannya Sesuai SK.
4. Mohon Segera Mengambil Langkah Kebijakan Anggaran dan Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinisi Papua Barat dan Dinas Pendidikan Kab./Kota Se-Papua Barat agar merealisasikan pembayaran Gaji Kami ASN PPPK Guru SMA/SMK Mulai
Januari- April 2023
5. Mohon Segera melakukan Koordinasi dan Penekanan Kepada dinas Pendidikan Kab/Kota Sepapua Barat Guna mempercepat Verifikasi data Pemberkasan Pendukung Gaji, Tunjangan DLL. Guna Kelancaran dan Kesejahteraan PPPK Guru SMA/SMK
Kabupaten/Kota Sepapua Barat. Harapan kami ada pada bapak/Ibu Guna mengakomodir data gaji kami Sesuai UU NO 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Perpres 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, Permendagri No 6 Tahun 2021 Tentang Tekhnis Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK, dan INSTRUKSI Keuangan Melalui Dirjen Perimbangan Keuangan No :S-204/PK/2021, Tentang Perhitungan
Anggaran PPPK Guru Dalam Alokasi DAU TA 2022. Demi kelancaran tugas dan tanggung jawab kami di sekolah, karena selama ini kami begitu banyak merasakan Derita dan Kekecewaan.
6. Jika Tuntutan Kami tidak Secepatnya diindahkan Maka, Kami semua Guru PPPK sepakat akan Mengambil Sikap Sesuai Keinginan Kami, Yaitu MOGOK Bersama GURU PPPK SMA/SMK Prov. Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
Penjabat Sekda Papua Barat Daya, Edison Siagian didampingi Plt kepala dinas kepegawaian Papua Barat Daya nampak menerima tuntutan guru P3K tersebut.
Unjuk rasa serupa dilakukan guru P3K se Papua Barat di kantor Gubernur Papua Barat. (Mewa)
Komentar