SORONG, PBD – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sorong menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Konvergensi Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Tahun 2025 bertempat di Aula Bappeda Kota Sorong, Rabu (29/10/25).
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran dalam intervensi pencegahan dan penurunan stunting di Kota Sorong.
Rakor tersebut menjadi ajang evaluasi bersama atas progres penginputan data serta pelaksanaan program yang mendukung percepatan penurunan stunting.
Sekretaris Bappeda Kota Sorong, Efone Thenu menjelaskan bahwa rakor kali ini merupakan rapat koordinasi kedua yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat sinergi antar-OPD dalam penanganan stunting.
“Kegiatan hari ini dilaksanakan untuk melihat progres pengimputan dari empat aksi konvergensi penurunan stunting di Kota Sorong yang dilakukan oleh OPD-OPD pengintervensi. Tahun-tahun sebelumnya ada delapan aksi, namun untuk tahun 2025 disederhanakan menjadi empat aksi utama,” ujar Sekretaris Bappeda Kota Sorong, Efone Thenu.
Lebih lanjut, dirinya memaparkan empat aksi konvergensi, yakni meliputi Perencanaan kegiatan intervensi stunting, Penganggaran program yang terarah dan terukur, Implementasi di lapangan melalui berbagai kegiatan lintas sektor, serta Evaluasi hasil pelaksanaan program dan capaian target.
Menurut Efone, meskipun pelaksanaan di lapangan sudah berjalan baik, masih terdapat beberapa OPD yang belum menyelesaikan penginputan data lantaran sistem pelaporan yang terhubung langsung dengan pemerintah pusat (Bangda).
“Sampai saat ini, masih ada beberapa OPD yang belum menginput seluruh program karena koneksi pelaporan langsung ke Bangda. Hari ini kita bahas progres itu supaya semuanya bisa terintegrasi,” ucapnya.
Efone mengungkapkan bahwa Kota Sorong berhasil meraih peringkat kedua dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2024. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah kota dalam menurunkan angka stunting.
“Kami bersyukur, tahun ini Kota Sorong mendapat peringkat dua untuk pelaksanaan penurunan dan pencegahan stunting dari Provinsi Papua Barat Daya. Harapannya, kedepan kita bisa lebih baik lagi,” bebernya.
Meski demikian, Efone tidak menampik bahwa angka prevalensi stunting di Kota Sorong masih tergolong tinggi yakni sekitar 30 persen. Hal ini salah satunya disebabkan oleh karakteristik Kota Sorong sebagai daerah penyangga dengan mobilitas penduduk yang tinggi.
“Kalau dilihat dari data, memang masih tinggi dibanding kabupaten lain karena Kota Sorong adalah daerah penyangga. Banyak penduduk dari luar yang masuk, sehingga data jumlah anak dan ibu hamil terus berubah,” jelasnya.
Efone menegaskan, secara implementasi, berbagai program intervensi sudah berjalan dengan baik di lapangan. Misalnya, pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil dan balita melalui Dinas Kesehatan, serta program edukasi dan pendampingan keluarga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB.
“Pelaksanaan di lapangan sebenarnya sudah baik, hanya saja tantangannya ada pada validasi dan integrasi data. Jadi yang penting sekarang bagaimana kita memperkuat sistem pelaporan supaya lebih akurat,” tutupnya.
Melalui Rakor ini, Bappeda berharap seluruh OPD semakin berkomitmen untuk berkolaborasi dalam mewujudkan Kota Sorong bebas stunting di masa depan, dengan fokus pada intervensi tepat sasaran dan penguatan basis data yang terintegrasi. (Jharu)
Komentar