oleh

Raja Ampat dan Kabsor 100% Salurkan Dana Desa Tahun 2020

SORONG, – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong pada Tahap III telah menyalurkan dana desa sebesar Rp21,35 miliar kepada 117 kampung pada hari Kamis (10/12/2020) dan Kabupaten Raja Ampat merupakan yang tercepat dalam penyaluran Dana Desa dalam wilayah pembayaran KPPN Sorong Raya. Disusul berikutnya adalah pemerintah Kabupaten Sorong sebesar Rp34,85 miliar untuk 226 kampung.

Kepala KPPN Sorong, Juanda dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/12/2020) menjelaskan berdasarkan data pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi penyaluran Dana Desa pada Kabupaten Raja Ampat telah tersalur sebesar Rp106,95 miliar atau 100 persen dari total pagu sebesar Rp106,95 miliar. Dana desa pada Kabupaten Sorong telah tersalur sebesar Rp176,30 miliar atau 99,98 persen dari total pagu sebesar Rp176,34 miliar.

Tiga Pemda Masih Belum Menyerap 100% Dana Desa

Sedangkan realisasi penyaluran dana desa untuk tiga pemda yang lain masih belum 100 persen. Kabupaten Maybrat baru tersalurkan Dana Desanya sebesar Rp157,28 miliar atau 80,54 persen dari total pagu sebesar Rp195,28 miliar untuk 259 kampung. Sementara itu realisasi penyaluran dana desa untuk Kabupaten Sorong Selatan untuk 121 kampung baru mencapai Rp86,9 miliar atau 80 persen dari total pagu sebesar Rp108,56 miliar. Dan yang terakhir untuk kabupaten Tambrauw baru mencapai Rp140,97 miliar atau 80 persen dari total pagu sebesar Rp176,22 miliar. Dengan demikian secara agregat di Sorong Raya, Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp668,43 miliar atau 87,56 persen dari total pagu sebesar Rp763,37 miliar. Realisasi tersebut akan terus bergerak meningkat, mengingat batas akhir pengajuan dana desa tahap ke tiga paling lambat sampai dengan tgl 14 Desember 2020 sudah diterima di KPPN.

Kepala KPPN Sorong, Juanda terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah c.q. BPKAD dan DPMK ketiga Kabupaten agar Dana Desa dapat tersalurkan secara cepat tanpa mengurangi akuntabilitasnya. Hal tersebut didukung dengan adanya relaksasi syarat penyaluran tahap III tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.07/2020. Relaksasi tersebut berupa peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa (bila ada perubahan saja). Selain itu, peraturan Desa mengenai APBDes. Dan yang terakhir laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

“Kami memberikan layanan pencairan dana tanpa ada pungutan biaya (gratis) dan siap mensukseskan dana desa hingga akhir tahun 2020,” jelas Juanda.

Diharapkan dengan telah tersalurkannya Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut, dapat dimanfaatkan oleh desa antar lain untuk Bantuan Langsung Tunai, Padat Karya Tunai dan pemberdayaan masyarakat sehingga Dana desa ini dapat menjadi stimulus ekonomi di desa guna mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dimasa pandemi Covid 19. (Oke)

Komentar